Menurut Rudy, persoalan banyak ASN maupun PPPK yang terjerat utang di BJB itu karena agresifnya BJB menawarkan pinjaman uang kepada pegawai pemerintah tanpa mempertimbangkan sisa besaran gaji yang diterima pegawai.
“Iya, digoda agresif sekali, ada gaji PPPK hanya tinggal Rp400 ribu. Pinjaman PNS di Garut ini sudah tinggi, Rp3 triliun, jadi orang itu gajinya sudah habis, itu gara-gara digoda sama BJB,” jelasnya.
Rudy mengaku khawatir dengan gerakan agresif BJB tersebut, sebaiknya tidak terlalu agresif dan memberikan batasan minimal bisa menyisakan gaji sebesar 60 persen, jadi tidak habis hampir 90 persen untuk bayar utang ke BJB.
Kondisi pegawai pemerintah yang terlalu besar memikirkan utang, kata Bupati, berpengaruh pada kualitas kinerja, apalagi jangka waktunya lama dengan bunga tinggi.
“Kalau sudah mau habis itu ‘top up’ lagi, nah saya ingin berdasarkan penelitian kinerja. Kinerja PNS itu berkurang karena gajinya hanya tinggal Rp500 (ribu),” bebernya.
