JABARNEWS | JAKARTA – Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Bambang Widyatmiko mengatakan, pengembangan kawasan bisa mencapai 30 tahun jika dilakukan dengan cara yang biasa.
“Olehnya, perlu ada terobosan-terobosan untuk mempercepat proses revitalisasi. Mekanisme revitalisasi yang dikerjakan dengan melakukan inovasi-inovasi, salah satunya adalah Transpolitan 4.0,” kata Bambang.
Bambang menuturkan Tahapan Perencanaan Transpolitan 4.0 yang dimulai dengan dengan membangun model dua pilot project yaitu di Kawasan Mutiara, Kabupaten Muna, dan Food Estate di kawasan Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas. Setelah itu, membangun perencanaan berbasis teknologi, antara lain teknologi spasial seperti drone, GPS geodetic untuk menjaga presisi rencana dan kecepatan.
Baca Juga: Rumah Deret Tamansari Kota Bandung Ditargetkan Selesai Bulan Desember, Yana Mulyana Bilang Begini
Baca Juga: Istri Marahi Suami Karena Mabuk Dituntut Satu Tahun, Peradi Soroti Keadilan Terhadap Perempuan
“Lalu, sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan, berkolaborasi pentahelix yang dilakukan di awal tahap perencanaan,” kata Bambang.
Selanjutnya, kata Bambang, menggunakan teknik Global Gotong Royong Tetraplanner yang pada dasarnya membangun rantai tertutup aktivitas perekonomian, siapa melakukan apa dan mengidentifikasi potensi produk unggulan kawasan untuk dianalisa dan dikembangkan.
Baca Juga: Heboh! Hiu Tutul Terdampar di Pantai Barat Pangandaran, Kondisinya Masih Hidup
Baca Juga: Uu Ruzhanul Ulum Tegaskan Sektor Pertanian Kunci Bangkitkan Ekonomi dari Pandemi Covid-19
Kemudian melakukan penguatan masyarakat, termasuk menyiapkan pasar untuk produk tersebut, meningkatkan kualitas produk agar secara pasar/branding kuat. Branding untuk membangun merk produk akan membuat masyarakat lebih percaya dengan produk yang ada. Olehnya, perlu manfaatkan teknologi dalam menginvasi pasar.
“Strategi untuk wujudkan Transpolitan 4.0, yaitu saat ini sedang dibangun dua pilot project di Kabupaten Muna dan Kabupaten Kapuas, sembari kita tetap belajar dan menyiapkan kegiatan lanjutan antara lain pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi swasta,” kata Bambang.
Pihaknya, kata Bambang, menyiapkan prasarana pendukung, sementara pembangunan sarana dasar di kawasan transmigrasi, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkolaborasi berprinsip pada pentahelix.
Bambang menjelaskan, implementasi tTranspolitan 4.0 telah sampai ke tahapan perencanaan, sosialisasi, ekspose ke beberapa Kementerian/Lembaga.
Baca Juga: Luthfi Bamala Disebut-sebut soal Pungutan Parkir di Youtube Dedi Mulyadi, Begini Tanggapannya
Baca Juga: Cari Kayu Bakar, Seorang Nenek di Tasikmalaya Ditemukan Tewas dalam Saluran Air
Kemudian, pelatihan calon transmigran oleh Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk dan proses pembangunan di kawasan Dadahup dengan cara modern dan melibatkan perguruan tinggi.
“Ini Reguler 4-6 bulan, dengan teknologi yang ada seperti drone dan SIG agar hasilnya lebih akurat,” kata Bambang.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Sekda Kabupaten Kota se-Jabar Percepat Vaksinasi Covid-19
Baca Juga: Pengrajin Pandai Besi Hasilkan Suara Dokdak, Satu Kampung di Ciamis Jadi Sentra Perkakas
Ada beberapa kriteria agar suatu kawasan dikembangkan dengan model transpolitan 4.0. Model ini mengedepankan prinsip efisiensi. Salah satunya adalah penempatan bukan berbasis lahan, artinya luasan lahan yang didapat mungkin kurang dari 2 hektare. Namun, dipastikan tetap bisa sejahtera dengan luasan lahan yang lebih kecil.
Efisiensi anggaran negara dengan cara memangkas durasi perencanaan kawasan transmigrasi, masih dalam koridor peraturan yang berlaku. Dimulai dari lahan, RKT dan rencana teknis dengan waktu yang panjang untuk dibangun.
“Ada efisiensi dalam perencanaan termasuk kriteria dalam transpolitan,” kata Bambang.***
