Komisi B DPRD Kota Bandung Soroti Keterbatasan Anggaran DKPP dalam Menangani Isu Ketahanan Pangan

Komisi B DPRD Kota Bandung Soroti Keterbatasan Anggaran DKPP dalam Menangani Isu Ketahanan Pangan
Komisi B DPRD Kota Bandung mengkritisi keterbatasan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang dinilai tidak memadai untuk menjalankan program-program penting. Ketua Komisi B, Aries Supriyatna, menyoroti pentingnya dukungan anggaran dalam menghadapi potensi krisis pangan, terutama terkait antisipasi bencana Megathrus

 

JABARNEWS | BANDUNG – Komisi B DPRD Kota Bandung menyoroti keterbatasan anggaran yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung. Anggaran ini dinilai tidak memadai dalam menghadapi isu krusial terkait ketahanan pangan. Ketua Komisi B, Aries Supriyatna, menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp53-54 miliar per tahun masih jauh dari cukup, terutama karena hampir 40% dialokasikan untuk gaji pegawai.

“Masalah pangan ini sudah menjadi isu internasional. Apalagi kita berada di daerah yang rawan bencana Megathrust. Seharusnya, Pemkot sudah lebih siap mengantisipasi hal ini,” kata Aries dalam kunjungan kerja ke kantor DKPP pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Kebutuhan Anggaran yang Lebih Besar

Menurut Aries, DKPP menghadapi tantangan yang sangat besar karena menangani tiga bidang sekaligus, yaitu ketahanan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan. Kunjungan ini dilakukan untuk memahami langsung situasi yang dihadapi DKPP. Komisi B berharap dapat memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal anggaran di masa mendatang.

Baca Juga:  Dewan Minta Pemkot Bandung Beri Kepastian Warga Terkait Car Free Day

“Kami mengapresiasi program-program yang telah berjalan. Namun, anggaran yang dialokasikan sangat tidak sebanding dengan beban kerja DKPP. Seharusnya, ada dukungan anggaran yang lebih besar agar program bisa berjalan lebih optimal,” ungkap Aries.

Lebih lanjut, Aries menyoroti pentingnya kesadaran pemerintah daerah dalam mengantisipasi krisis pangan yang mungkin terjadi akibat bencana besar. Menurutnya, peran DPRD sangat penting untuk memastikan DKPP dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Unggulan DKPP

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, memaparkan sejumlah program unggulan yang saat ini dilaksanakan oleh DKPP. Program-program tersebut meliputi Sekemala Sein Farm, pembibitan ikan konsumsi, pemasangan ATM Besar di setiap kecamatan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bertujuan menekan inflasi.

Baca Juga:  Peningkatan Kualitas Koperasi, Bantu Warga Lepas dari Pinjol

Gin Gin juga menjelaskan bahwa DKPP berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup melalui program Buruan Sae dan Kang Pisman. Program ini bertujuan mengatasi masalah sampah di Kota Bandung. Selain itu, DKPP juga terus memberikan bantuan pangan kepada keluarga yang terdampak stunting, seperti ayam, ikan, dan sayuran, guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Komisi B. Kami berkomitmen mendukung Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan daya saing SDM dan pertumbuhan ekonomi melalui program-program yang kami jalankan,” ujar Gin Gin.

Baca Juga:  Pansus DPRD LKPJ Wali Kota Bandung Nilai Akurasi Data dari OPD Kurang Terperinci

Pentingnya Akselerasi Program

Aries menegaskan bahwa Komisi B akan terus memantau dan mendukung DKPP dalam mempercepat pelaksanaan program-program tersebut. Dia berharap, dengan dukungan DPRD, DKPP bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

“Kami dari Komisi B akan terus melakukan kunjungan kerja ke dinas-dinas mitra kami. Tujuannya agar kami bisa melihat langsung situasi kerja dan lebih memahami struktur di dinas tersebut,” tambah Aries. Menurutnya, kunjungan ini juga membantu Komisi B dalam mendalami program-program yang telah berjalan, khususnya di bidang ketahanan pangan.

Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Bandung. Isu ini bukan hanya masalah lokal, melainkan tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.(red)

 

4o