KPK mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integritas melalui 26 indikator dan 62 sub-indikator yang dilaporkan secara berkala. Hal ini mencakup aspek pengelolaan ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen barang milik daerah, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
