JABARNEWS | PURWAKARTA – Di tahun 2019 lalu, DPRD Purwakarta diketahui mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp51,9 miliar yang digunakan untuk berbagai program kegiatan.
Adapun program yang dilaksanakan seperti, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan disiplin aparatur, serta program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Kemudian program yang cukup besar menelan anggaran di DPRD Purwakarta yaitu peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, sebesar Rp36,33 miliar.
Kendati memiliki anggaran yang cukup besar, sayangnya hingga saat ini lembaga sekelas DPRD Purwakarta belum juga memiliki website resmi seperti lembaga-lembaga DPRD di daerah lain.
Ketua Studi Purwakarta Ibnu Aril menilai, dengan belum adanya website resmi tersebut, DPRD Purwakarta bisa dikatakan belum transparan dalam hasil kinerja dari penggunaan anggaran yang ada.
“Masyarakat berhak mengetahui apa saja kinerja yang telah dilakukan anggota DPRD Purwakarta dari penggunaan anggaran tersebut,” kata Aril, Kamis (23/1/2020).
Aril menuturkan, dengan cukup besarnya anggaran yang ada, seharusnya tidak menjadi kendala untuk DPRD Purwakarta memiliki website resmi. Dimana dalam website itu nantinya bisa menjadi tempat informasi terkait berbagai kegiatan anggota dewan, ekspos perda yang telah ditetapkan anggota dewan serta berbagai informasi lainnya.
“Website itu juga nantinya bisa menjadi corong komunikasi antara lembaga wakil rakyat dengan rakyatnya. Namun sayang kendati memiliki anggaran yang besar DPRD Purwakarta hingga saat ini belum juga ada website resminya,” ujar Aril.
Aril juga menyayangkan, setelah ramainya pemberitaan terkait belum adanya website resmi DPRD Purwakarta, salah satu fraksi DPRD Purwakarta mengaku sudah lama mengajukan pembuatan website kepada Sekretaris Dewan, namun belum juga direalisasikan.
“Kalau memang udah lama mengusulkan kok belum ada juga, masa usulan anggota DPRD bisa diabaikan pihak sekretariat. Jika seperti ini gimana mau memperjuangkan kepentingan masyarakat, mereka sendiri aja mengusulkan tidak ditanggapi,” kata Aril. (Zal)
