Pedagang Ngotot Tolak Penertiban PKL di Kawasan Wisata Puncak Bogor, Begini Kata Asmawa Tosepu

Para pedagang di kawasan puncak Bogor menolak penertiban oleh Pemkab Bogor
Para pedagang di kawasan puncak Bogor menolak penertiban oleh Pemkab Bogor. (foto: istimewa)

Menurutnya, pemerintah pusat telah menganggarkan dana besar untuk rest area yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Pemkab telah menginisiasi berbagai langkah untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Rest Area Gunung Mas, termasuk menggratiskan biaya parkir.

Asmawa menganggap bahwa sistem parkir berbayar yang diterapkan sejak rest area dibuka pada medio 2023 adalah salah satu alasan utama sepinya pengunjung, yang membuat para pedagang enggan berjualan di sana.

Baca Juga:  Kisah Pilu Korban Begal, Tak Bisa Klaim BPJS, Terpaksa Bayar Pengobatan Sendiri

Ia telah memerintahkan PT Sayaga Wisata, BUMD yang mengelola Rest Area Gunung Mas, untuk menghapus biaya parkir bagi pengunjung dan retribusi bagi pedagang.

Selain itu, ia juga menyarankan agar akses Wisata Agro Gunung Mas diintegrasikan dengan rest area, sehingga wisatawan otomatis melewati area pedagang ketika mengunjungi tempat wisata tersebut.

Baca Juga:  Kunjungi Korban Longsor di Bogor, Emil Salurkan Bantuan

Dengan langkah-langkah ini, Asmawa berharap para pedagang tidak lagi menolak relokasi ke Rest Area Gunung Mas.

“Rest area ini sebenarnya dibangun atas permintaan para pedagang. Sekarang sudah jadi, mari kita manfaatkan bersama,” ujarnya.

Baca Juga:  Melihat Lebih Dekat Desa Ciburayut, Kampungnya Para Janda Muda

Asmawa mengungkapkan bahwa dari sekitar 600 kios yang disediakan di Rest Area Gunung Mas, 160 kios sempat ditempati pedagang, namun kemudian ditinggalkan karena kurangnya pengunjung. (red)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News