JABAR NEWS | PURWAKARTA – Seperti diketahui Pemerintah Kabupaten Purwakarta saat ini terus melakukan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur.
Ditargetkan pada Desember 2018 mendatang wilayah Waduk Jatiluhur bersih dari KJA atau zero KJA. Pada bulan April di tahun ini penertiban telah dilakukan dan hingga sekarang sudah sekitar 3.200 unit KJA telah ditertibkan.
“Setiap hari kita menargetkan 100 KJA bisa ditertibkan. Namun memang terkadang faktor cuaca sering menjadi kendala di lapangan,” kata Direktur II PJT II Jatiluhur, Harry M Sungguh kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Harry menjelaskan, penertiban KJA merupakan komitmen bersama antara PJT II Jatiluhur dengan Pemkab Purwakarta. Sebab, banyak faktor hingga kJA harus di zerokan dari waduk Jatiluhur.
Salah satu alasan ditertibkannya KJA yaitu untuk menjaga kualitas air Waduk Jatiluhu. Pasalnya air Waduk Jatiluhur tidak hanya dibutuhkan untuk lahan pertanian saja, namun menjadi air baku bagi industri dan PDAM. Termasuk untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Ibu Kota Jakarta.
“Makanya, Pak Bupati Dedi ingin Waduk Jatiluhur zero dari KJA karena berbagai faktor yang menyangkut hajat hidup banyak orang,” jelasnya.
Harry mengungkapkan, pihaknya akan tetap memerhatikan nasib para petani KJA asli warga sekitar waduk. Akan ada solusi bagi warga sekitar salah satunya PJT II sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Jika sudah dalam posisi zero KJA, nanti kita bersama KKP akan memberikan solusi bagi petani agar mata pencaharian mereka tetap ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menegaskan pihaknya akan terus mendorong agar program zero KJA bisa sesuai target.
Terkait masalah anggaran pihaknya siap sharing dengan PJT II. Apalagi, dalam penertiban ini melibatkan unsur TNI dan kepolisian.
“Banyak faktor Waduk Jatiluhur harus zero dari KJA, makanya penertiban harus terus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” tegas Dedi. (Zal)
Jabar News | Berita Jawa Barat
