Koswara juga menyoroti berbagai potensi dampak yang mungkin muncul selama proses pembangunan BIUTR, termasuk dampak infrastruktur dan sistem transportasi seperti angkutan umum.
Sebagai solusi sementara, Pemkot Bandung tengah mempersiapkan pengaturan jam operasional kendaraan pribadi serta peningkatan manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan sambil menunggu rampungnya proyek BIUTR.
“Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik dapat menekan kemacetan dalam jangka pendek hingga menengah, sementara kita menanti BIUTR,” tambah Koswara.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Erna Wijayanti, menyebutkan bahwa pengusahaan BIUTR sebenarnya telah direncanakan sejak 2006 untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Bandung.
Pada 2019, telah dibuat nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung, namun kesepakatan tersebut berakhir pada Juni 2024. “Untuk itu, perlu ada pembaruan perjanjian dan penyesuaian kewenangan antara pihak-pihak terkait,” jelas Erna.
Ia juga mengapresiasi upaya Pemkot Bandung yang sudah mulai menerapkan manajemen lalu lintas sebagai langkah sementara. “Kami menghargai langkah Pemkot Bandung dan Pj Wali Kota yang sudah memikirkan pengelolaan lalu lintas. Kami berharap BIUTR menjadi solusi jangka panjang bagi kemacetan di Kota Bandung,” tambahnya.
Untuk diketahui, proyek BIUTR direncanakan akan menghubungkan wilayah utara dan selatan Kota Bandung, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.
Proses pengadaan lahan dijadwalkan dimulai pada 2024, dengan target penyelesaian keseluruhan proyek pada 2029. Proyek ini didukung oleh anggaran dari APBN dan APBD secara bertahap. (red)
