PPDB Jalur Afirmasi ‘Siswa Miskin’ Harus Tepat Sasaran

PPDB Jalur Afirmasi ‘Siswa Miskin’ Harus Tepat Sasaran
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H.

 

JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menegaskan bahwa PPDB Jalur Afirmasi atau RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) harus benar-benar tepat sasaran.

Ini untuk memastikan peserta didik dari keluarga miskin ekstrem memang berhak ikut di penerimaan PPDB 2024/2025.

Pernyataan tersebut mengemuka ada Obrolan Plus Solusi “Hilangkan Resiko Curang di PPDB” di  Bandung, pada Jumat, 17 Mei 2024.

Proses PPDB di Kota Bandung dalam waktu dekat mulai berlangsung. Bahkan, proses pendataan siswa peserta PPDB saat ini untuk jalur afirmasi atau RMP.

Baca Juga:  Nasabah bank bjb di Sulawesi Tenggara, Menangkan Undian Nasional Simpeda

Lebih lanjut, terdapat empat jalur bagi calon peserta didik untuk mendaftar di PPDB 2024/2025, yaitu jalur afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi.

“Afirmasi atau RMP harus bermanfaat secara benar oleh warga kurang mampu atau miskin ekstrem karena melalui jalur ini, pemerintah harus menjamin pembiayaan pendidikan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa persyaratan untuk peserta yang menggunakan jalur RMP saat ini cukup ketat, yakni harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), mengingat kuota afirmasi adalah 30 persen di setiap sekolah.

Baca Juga:  Pemkot Depok Siapkan Beasiswa untuk Siswa Tak Lolos PPDB Jalur Afirmasi

“Meskipun tahun sebelumnya ada kelonggaran bagi yang belum terdaftar di DTKS tetapi terdaftar di Muskel (Musyawarah Kelurahan), untuk saat ini persyaratan jalur ini cukup ketat,” ujarnya.

Banyak Manfaatkan Jalur RMP

Menurut Aries, banyak orang berminat memanfaatkan jalur RMP, bahkan dari kalangan mampu yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

“Mayoritas masyarakat lebih memilih sekolah negeri, padahal jalur RMP tidak menjamin pasti masuk ke sekolah negeri. Namun, pemerintah menjamin pembiayaan pendidikan bagi peserta dari keluarga tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tuturnya.

Baca Juga:  Puluhan Siswa SMA di Bandung Dicoret dalam PPDB 2024, Disdik Jabar Ungkap Aturan Ini

Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung berharap penyelenggaraan PPDB dapat memaksimalkan jalur afirmasi bagi warga yang memang membutuhkan. Agar hak atas pendidikan dapat terpenuhi dan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan.

“Dinsos dan kewilayahan memerlukan koordinasi agar jalur afirmasi dapat mereka manfaatkan bagi mereka yang memang rawan melanjutkan pendidikan,” katanya.(red)