JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Cimahi di berbagai sektor ini, utamanya penuntasan sejumlah persoalan di wilayah perbatasan pada Senin 4 Oktober 2021.
Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, khusus untuk masalah di perbatasan, kerja sama ini sebagai wujud komitmen penuntasan masalah dengan kolaborasi tanpa harus saling tuding kebijakan.
“Kerja sama dengan Pemkot Cimahi itu terutama kerja sama pembangunan yang beririsan di perbatasan,” kata Oded M Danial.
Baca Juga: DPRD Jabar Minta Pembangunan SPPBE PT Jabar Energi Harus Segera Diselesaikan
Oded M Danial menyebutkan, salah satu persoalan krusial yang membutuhkan kolaborasi antar pemerintah daerah yakni penuntasan masalah banjir.
“Misalnya urusan banjir di Cimindi. Jadi kita harus bersama-sama untuk menanggulangi itu,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Oded M Danial, penguatan kolaborasi ini guna memberikan cerminan kepada pihak terkait lainnya. Karena di beberapa urusan tetap memerlukan kerja sama yang solid dengan pemangku kebijakan lainnya.
Baca Juga: Cemari Sungai Cilamaya, Uu Ruzhanul Ulum Hentikan Operasional Pabrik Tepung Tapioka di Karawang
“Ada hal yang harus dikolaborasikan langsung oleh kita berdua. Tapi ada juga kerja sama yang harus melibatkan pemerintah provinsi. Seperti contohnya banjir di Cilember. Itu perlu bantuan juga dari provinsi dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai),” bebernya.
Sementara itu, Plt Wali Kota Cimahi Letkol Inf. (Purn) Ngatiyana menyatakan, kerja sama ini sangat penting bagi masyarakat. Khususnya, bagi wilayah perbatasan yang memerlukan perhatian dari Kota Cimahi dan Kota Bandung.
“Dalam suatu lintas batas pemerintah daerah pasti ada kendala. Bagaimana kendala di irisan lintas batas ini harus ada kerja sama dan koordinasi yang baik. Apabila terjadi sesuatu di lintas batas itu perlu sinkronisasi,” ucap Ngatiyana.
Baca Juga: Dua Petani di Indramayu Tewas Diserang Membabi Buta, 10 Orang Ditangkap Polisi
Senada dengan Oded M Danial, terkait penanganan banjir, Ngatiyana menilai perlu penanganan menyeluruh. Sehingga, kebijakan antar daerah sama-sama memberikan perhatian agar lebih merata.
“Menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir. Kalau tidak dilaksanaan dengan baik akan menimbulkan masalah baru. Tentu perlu ada sosialisasi juga,” tandasnya. (Red)
