JABARNEWS | PURWAKARTA – Ganti Kades ganti perangkat desa seolah-olah menjadi tradisi saat pergantian kepemimpinan di tingkat desa, terutama jika kades petahana kalah. Maka sudah jelas perangkat masa kepemimpinan yang kalah bakal dipangkas, gembar gembor tersebut terhembus di Kabupaten Purwakarta.
Pasca perhelatan Pilkades Serentak di Kabupaten Purwakarta, disinyalir akan melakukan perombakan (Reshuffle) pada perangkat desa yang Kades petahana alami kekalahan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Purwakarta, Dasep Sopandi menilai, pergantian perangkat sah-sah saja akan tetapi kalau ada jabatan tertentu yang potensial kepemimpinan desa musti dipertahankan dan diperhatikan.
Baca Juga: Begini Tips Memilih Laptop Bagi Pelajar, Perhatikan Poinnya Agar Tidak Salah
Baca Juga: Kisah Pilu Amin Ikhsan, Mantan Atlet Nasional Gymnastic Asal Kota Bandung
“Perombakan perangkat desa bisa saja terjadi, terutama pada Kades yang baru terpilih. Memang tidak ada yang salah, dan itu hak prerogatif kades,” ucap Dasep, pada Selasa, 26 Oktober 2021.
Ia mengaku khawatir jika perombakan besar-besaran tersebut akan menjadi konflik internal hingga berimbas pada kinerja pemerintahan desa jika dalam proses perombakan tersebut tidak sesuai dalam aturan.
Baca Juga: Ternyata Ini Kebaikan Dari Memaafkan Masa Lalu yang Pernah Terjadi
Baca Juga: Serdang Bedagai Berstatus PPKM Level 3, Darma Wijaya Ingatkan Warganya Disiplin Protokol Kesehatan
“Secara pribadi saya khawatir ini akan berdampak pada kondusifitas internal terlebih proses perombakannya tidak sesuai aturan,” jelas pria yang akrab disapa Apih Dasep itu.
Untuk itu, kata dia, dirinya akan segera menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta untuk segera mendorong para Camat segera memberikan arahan kepada para Kades dalam hal teknis perombakan perangkat desa.
“Nantinya keputusan ada di Camat, menyetujui atau tidaknya sejumlah nama yang direkomendasikan Kades untuk diganti. Jadi saat ini tinggal Camat peka atau tidaknya perihal pergantian perangkat desa. Jadi jangan asal menyetujui, kalau akan menimbulkan konflik ya dikomunikasikan lagi lah dengan Kades nya,” tutur Apih Dasep.
Dirinya juga khawatir, para camat tidak peka terhadap situasi saat ini, yang ujungnya camat yang menjadi sasaran.
Baca Juga: Uu Ruzhanul Ulum Minta Pihak Sekolah dan Guru Hadirkan Metode Belajar Kreatif saat PTM
Baca Juga: Dianggap Baik, DPRD Jabar Apresiasi Pembangunan Rutilahu di Bojong Kulur Kabupaten Bogor
“Ini dibutuhkan peran para camat untuk menjaga situasi ini agar tetap kondusif,” ungkap pria yang menjabat sebagai Kades Cikeris, Kecamatan Bojong itu.
Saat ini, sambung Apih Dasep, konsultasi dengan sejumlah pihak, sesuai dengan amanat dalam undang- undang desa tentang pergantian perangkat desa. Untuk itu, proses tersebut tidak serta merta dilakukan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 26 Oktober 2021: Ada Sedang Kesulitan dan Merasa Kecewa
Baca Juga: Tiru Ponpes Agribisnis Bustanul Ulum, Kota Banjar Bakal Kembangkan Demplot Melon Jenis Inthanon
“Kan kalau yang baru itu harus adaptasi lagi otomatis belajar lagi bisa menghambat program yang sudah dijalankan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten,” ucapnya.
Apih Dasep menyarankan agar para kades terpilih hendaknya bisa mengarahkan perangkat desanya dengan menunjukan kinerjanya agar antara kades dan perangkat bisa sinkron dalam menjalankan pemerintahan.
“Terlebih, di masyarakat atau pun perangkat desa tentunya dalam Pilkades belum lama ini banyak terdapat perbedaan dalam mendukung calon kades, jadi jangan sampai pergantian perangkat nantinya akan menjadi konflik baru,” tungkas Dasep Sopandi. (Gin)
