JABARNEWS | CIMAHI – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung progres pembangunan peningkatan jalan Provinsi di Jembatan Leuwigajah, Baros, Kota Cimahi untuk memastikan anggaran yang digelontorkan terserap dengan baik dan maksimal serta memastikan juga apakah bisa selesai pada tahun ini.
Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tetep Abdulatip mengatakan, Jembatan Leuwigajah diproyeksikan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
“Jadi kita sebetulnya untuk melihat spot aja, memastikan anggaran yang tahun 2021 terkait pembangunan jembatan itu untuk agar mengurangi kemacetan di Leuwigajah itu, karena memang anggarannya itu dua kali anggaran periode 2020 itu konstruksi dibawahnya, kemudian yang 2021 itu bangunan jembatan atasnya dan angka yang disediakan nya sesungguhnya delapan milyaran, tapi kemudian lelang hanya 7 miliaran. Jadi ada sisa lelang, kita memastikan aja bisa selesai tahun ini atau tidak,” kata Tetep di Kota Cimahi, Kamis 18 November 2021.
Baca Juga: Dukung Pencegahan Covid-19, RSI Bantu Perawatan Medis di Kabupaten Toba
Baca Juga: Agar Kucing Tidak Susah BAB, Coba Lakukan Cara Ini
Tetep melihat, proyek pembangunan jembatan itu sudah hampir rampung dan diharapkan dapat segera difungsikan agar kemacetan di kawasan Leuwigajah dapat teratasi. “Tadi dilihat sepertinya sudah hampir selesai sehingga akhir tahun itu ya insyaallah bisa dipakai, atau awal tahun bisa dipakai lancar dan bisa mengurangi kemacetan,” ucapnya.
Maskipun demikian, menurut Tetep, ada beberapa evaluasi pada proyek pembangunan jembatan tersebut seperti anggaran pendukung bagi pengerjaan gorong-gorong serta kirimir yang seharusnya masuk dalam anggaran besar proyek pembangunan jembatan yang tidak dipisahkan.
Baca Juga: Atalia Praratya Bakal Maju di Pilgub Jabar Mendatang? Ini Kata Muradi
Baca Juga: Balai Besar Banjarmasin Latih Calon Transmigrasi Asal Kabupas
“Ya evaluasinya memang kita sesungguhnya ada banyak kebutuhan bukan hanya program yang anggaran nya besar seperti itu, tapi sesungguhnya ada penataan yang ringan kecil kecil karena ada proyek yang besar, tapi sesungguhnya yang kecil-kecil nya tidak termasuk yang dianggarkan seperti misalnya gorong-gorong, kirmirnya, padahal itu bisa selesai dengan angka yang hanya 100 atau 150 atau 200 juta yang paling besar, tapi itu tidak sempat dianggarkan,” jelasnya.
Tetep berharap, bagi program pembangunan lainnya, anggaran pendukung lainnya dapat lebih dioptimalkan kembali, sehingga menjadi satu kesatuan anggaran dalam sebuah pembangunan proyek besar.
“Kita berharap anggaran yang kecil kecil tadi dibuat rancangannya, dan bukan hanya proyek itu tapi proyek-proyek yang lain juga gitu. Itu mohon di inventarisir dan dibuat programnya,” tutupnya.***