JABARNEWS | CIREBON – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, menelusuri proses penyusunan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon, yang saat ini bermasalah.
“Kami akan menelusuri sekaligus penelitian, bagaimana mekanisme serta proses penyusunan DTKS (di Kabupaten Cirebon),” kata Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman di Cirebon, Jumat 26 November 2021.
Arif mengatakan DTKS Cirebon merupakan data yang diperoleh dari tingkat paling bawah yaitu dari RT, Desa, dan sampai ke tingkat kabupaten, kemudian ke pusat.
Baca Juga: Perampok Satroni Bank di Karawang, Gondol Uang Ratusan Juta Rupiah
Baca Juga: Cegah Banjir, Kolam Retensi Andir di Kabupaten Bandung Tuntasnya Kapan? Ini Jawaban BBWS Citarum
Sehingga proses itulah lanjut Arif, yang akan ditelusuri oleh Satreskrim Polresta Cirebon, karena terdapat ASN, anggota Polri, BUMD yang masuk DTKS.
Baca Juga: Hujan Deras, Pohon Tumbang Terjadi di Beberapa Ruas Jalan Kota Bandung
Baca Juga: Kapolresta Cirebon Tegaskan 278 Anggotanya yang Masuk DTKS Tidak Terima Bansos
“Karena DTKS merupakan data terpadu yang proses penyusunannya itu dari bawah ke atas. Proses mekanisme itulah yang akan ditelusuri, ditelaah sekaligus didalami,” tuturnya.
Menurutnya masuknya beberapa data baik Anggota Polri, Dewan, ASN dan juga Kepala Desa itu murni karena kealpaan atau kesengajaan, itu yang akan didalami.
Namun lanjut Arif, setelah dilakukan verifikasi secara internal, tidak ada anggotanya yang menerima bantuan sosial.
“Tidak ada satu pun anggota Polri yang terverifikasi untuk diusulkan menjadi daftar nominatif sebagaimana yang ada di dalam DTKS,” tuturnya. ***
