Rapat tersebut juga melibatkan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyatakan bahwa penambahan alokasi BTT merupakan prioritas utama dalam pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
Menurut Rudy, salah satu penggunaan dana tersebut adalah untuk penanganan dampak kebakaran hebat di Pasar Leuwiliang yang terjadi pekan lalu.
“Kami merasa perlu membahas ulang APBD Perubahan ini setelah kebakaran di Leuwiliang baru-baru ini. Kami ingin memastikan dana BTT dapat digunakan untuk membantu relokasi pedagang yang terdampak oleh peristiwa tersebut,” tandas Rudy.
Selain itu, dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2023, anggaran BTT juga dialokasikan untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan yang melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor.
Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di masa-masa sulit.
Iwan juga menegaskan komitmennya terhadap kegiatan sosial dengan mengalokasikan dana untuk mendukung Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) yang ada di Citereup.
BKS tersebut merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor dan akan difokuskan pada pelayanan kepada warga yang berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. Rencananya, program ini akan dimulai pada akhir tahun 2023 dan akan dioptimalkan pada tahun 2024.
Penambahan alokasi BTT dalam APBD 2023 Kabupaten Bogor mencerminkan responsifnya pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan dan bencana yang dapat mengancam kesejahteraan warga. Dana darurat ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang cepat dan tepat saat dibutuhkan dalam situasi darurat di masa mendatang. (red)
