JABAR NEWS | PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memberikan apresiasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan memberikan sanksi kepada daerah yang rendah dalam penyerapan anggaran.
Dedi menyatakan dukungan terhadap pernyataan tersebut dan mengaku sudah melaksanakannya dalam tatanan kebijakan keuangan di daerah yang dia pimpin.
“Saya apresiasi dan dukung penuh Bapak Presiden. Sejatinya dana yang diserap itu kan dari masyarakat untuk digunakan membangun kesejahteraan publik,” ujarnya saat diwawancara awak media, Senin (14/08/2017).
Rendahnya serapan anggaran yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo rupanya berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Purwakarta. Menurut Dedi, serapan anggaran di daerah terkecil kedua di Jawa Barat ini malah mencapai 90%.
“Kita daya serapnya 90%. Jumlah itu kita gunakan untuk infrastruktur, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan pendidikan gratis dan lainnya untuk masyarakat,” jelas Dedi.
Esensi pembangunan lanjut Dedi, terletak pada peningkatan daya serap anggaran. Maka, menurut pria yang kini gemar mengenakan peci hitam itu, tidak etis jika negara menarik pajak, retribusi, hingga sumber pendapatan lain, tetapi dengan sengaja diendapkan di Bank.
“Kalau diendapkan di bank, ya sama dengan mengingkari filosopi pembangunan. Di Purwakarta mah uang bukan menumpuk, tapi yang ada malah serapannya tinggi,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam acara penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Jember, Jawa Timur pada, Minggu (13/08/2017) menuturkan bahwa dirinya telah melakukan pengecekan seluruh rekening di Bank Pembangunan Daerah maupun bank lain.
Hasilnya, terdapat Rp. 220 Triliun dana yang belum diserap. Akibatnya, ia mengultimatum seluruh kepala daerah yang masih rendah dalam penyerapan anggaran di daerah yang mereka pimpin. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
