Dia menegaskan, bahwa anggaran dokumentasi bupati lebih besar dari pada anggaran untuk kaum dhuafa di Garut.
Tak hanya itu, Yuda juga menjelaskan, bahwa anggaran tersebut bukan untuk kepentingan publikasi, atau wartawan. Sebab, duit sebesar itu terpisah dengan anggaran Diskominfo.
“Itu kan Bupati kalau ke mana-mana ada tim dokumentasi. Nah duitnya untuk itu. Jadi bukan anggarannya buat wartawan yang meliput, tapi buat tim itu dokumentasi pimpinan kepala daerah. Entah larinya ke mana itu duit Rp 1,8 miliar?” ucapnya.
Yudi membongkar persoalan anggaran dokumentasi bupati, sebagai bentuk transparansi kepada publik. Bahkan setiap paripurna di DPRD saat melakukan pandangan fraksi, dia selalu menyebut persoalan ini.
“Setiap di pandangan fraksi paripurna di DPRD itu selalu dibacakan. Itu kan bukti sebagai transparansi kepada publik, bahwa kami sudah menyampaikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Garut Margianto mengaku tak mengetahui persoalan anggaran dokumentasi tersebut. Karena menurutnya, anggaran untuk dokumentasi bupati berada di Bagian Protokoler Setda Garut, bukan di dinasnya.
“Saya gak tahu, karena memang beda dengan Diskominfo. Terus untuk pemanfaatannya, saya juga tidak tahu persis,” ucap Margianto. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
