Lantaran sejauh ini, kata Gus Ahad, Jabar masih kekurangan di sektor tersebut. Berbeda dengan tenaga administrasi maupun perawat, yang diakuinya memang sudah cukup memenuhi untuk saat ini.
“Cuma harus diingat, untuk layanan kesehatan bukan hanya gedung dan peralatan lengkap. Tapi SDM enggak lengkap. Kita punya pengalaman di Rumah Sakit Paru Cirebon, disana tidak ada dokter spesialis. Belum lagi di Pameungpeuk dan Jampang Kulon (rumah sakit milik Pemprov), disana jarang ada PNS (dokter) full time disana,” jelasnya.
Maka dari itu Hadi mendorong Pemprov untuk melakukan kajian, agar kebutuhan dokter di Jawa Barat dapat terpenuhi. Diluar skema yang telah dilakukan selama ini, karena pada akhirnya kata dia tidak berkelanjutan.
“Disini perlu ada kajian, apakah harus dibuat program (seperti) Inpres dulu. Dibiayai, diseleksi oleh pemerintah. Ikatan dinas atau model apa, supaya mengikat. Ini belum banyak dipikirkan hari ini. Kerjasama dengan Unpad, 1-2 tahun dokternya pergi (kabur). Ini sama-sama jadi pemikiran, siapapun gubernurnya akan penyediaan SDM kesehatan untuk peningkatan layanan rumah sakit,” tuturnya.
Tidak hanya itu, dia juga meminta bila Pemprov berencana membangun rumah sakit, supaya dapat berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur ini dapat bermanfaat secara maksimal, karena menurutnya BPJS Kesehatan memiliki peta akan jumlah kebutuhan layanan kesehatan di daerah.
