Diungkapkan Gus Ahad, ada fenomena, khususnya di kota-kota besar, passing grade PPDB untuk jalur zonasi itu semakin lama semakin mengecil. Artinya, semakin banyak yang mendaftar yang alamatnya dekat dengan sekolah.
“Saya kemarin ke Bogor bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan memang seperti itu adanya. Tidak bisa dibantah, dan jumlahnya memang banyak,” ujar Politisi PKS ini.
Disebutkan Gus Ahad, fenomena PPDB saat ini sudah sampai di titik bahwa Kementerian Pendidikan perlu untuk melakukan evaluasi total sistem PPDB. Mulai dari zonasi, afirmasi, keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), prestasi, perpindahan orang tua dan lainnya. Itu semua harus dikaji ulang.
Jangan pula, lanjutnya, sistem PPDB ini bersifat baku dan diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Karena misalnya, kondisi zonasi di Kota Bandung atau Kota Bogor itu berbeda dengan di Kabupaten Subang.
“Di kota-kota besar itu range zonasinya sangat luas karena semakin menyempitnya passing grade zonasi. Akhirnya, terlalu banyak orang yang masuknya secara paksa, yakni dengan ganti KK dan segala macam. Sehingga kepercayaan publik terhadap hasil PPDB rendah bahkan anjlok,” katanya.
