Dia menjelaskan, BPMU ini sangat dibutuhkan oleh sekolah dalam menjalankan operasionalnya. Jadi, sambung Gus Ahad, mekanisme hibah ini menyulitkan bagi pihak sekolah dan dinas.
“Karena (Dinas) harus memverifikasi 4.000 sekolah swasta. Ini bukan tugas yang mudah,” jelasnya.
Oleh karena itu, Gus Ahad meminta kepada Pemprov Jabar untuk melakukan kajian agar proses BPMU tidak sulit.
Baca Juga: DPRD Jabar Dukung Pemekaran Tasikmalaya Selatan, Bisa Tingkatkan Perekonomian Masyarakat?
“Kami mohon, jangan sampai sekolah-sekolah swasta mencatat di era sekarang terjadi kebuntuan dalam proses-proses penyampaian bantuan,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
