JABAR NEWS | SUMEDANG – Sebagai salah satu upaya pencapaian target RPJMD 2017 DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan pengecekan secara langsung ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral (ESDM) UPTD Wilayah V Sumedang, Rabu (05/04/2017).
Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan data-data yang akan digunakan sebagai implementasi elektrifikasi rumah tangga yang merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, ada pun beberapa hasil yang didapatkan dan menjadi catatan penting dari pertemuan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Dinas ESDM Wilayah V yaitu tentang masih adanya aspirasi atau usulan dari masyarakat yang belum bisa terpenuhi. Dalam hal ini tentang sinkronisasi data-data masyarakat yang membutuhkan elektrifikasi rumah tangga.
“Banyak usulan-usulan atau aspirasi dari masyarakat tapi pada implementasinya banyak dari data yang didaftarkan tidak terdata di UPTD. Sehingga teman-teman disini tidak bisa memenuhi harapan mereka,” kata Ineu.
Selanjutnya Ia menambahkan, bahwa tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan dampak-dampak sosial di masyarakat yang berasal dari imbas pembangunan nasional maupun pembangunan provinsi salah satunya adalah penyelesaian permasalahan elektrifikasi rumah tangga harus diperhatikan.
“Kami meminta janji Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat terhadap nasib warga-warga terdampak atas pembangunan ini menjadi perhatian,” ujarnya.
Kemudian Ia pun menugaskan secara khusus kepada Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menjembatani kordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi target rasio elektrifikasi yang akan dicapai.
“Walaupun secara Pemerintah Daerah Provinsi kami sudah mencapai rasio elektrifikasi pedesaan 100 persen, rumah tangga juga sudah 90 an persen, tapi ternyata masih banyak di titik-titik pedesaan yang masih memerlukan tenaga listrik tersebut dan ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Kepala UPTD Wilayah V Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Akhmad Sudarajat mengatakan, mengenai usaha pencapaian rasio elektrifikasi pihaknya sudah melakukan inventarisasi untuk desa-desa yang selama ini terisolir dan direncakan pada tahun 2017 dapat direalisasikan.
“Kami juga sedikit kesulitan untuk mengatasi masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jati Gede, inikan belum berlistrik karena relokasi. Untuk Ibu Ketua meminta kepada kami untuk terus berkordinasi dengan PLN supaya bisa cepat direalisasikan listrik menyala di sana” ucapnya.
Kemudian Akhmad menambahkan, bahwa permasalahan yang terjadi pada masyarakat disana adalah masih belum terdaftarnya masyatakat pada Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT T2NP). Sehingga hal itu membuat PLN belum bisa merealisasikannya.
“Setelah ini kami akan kordinasikan kembali mudah-mudahan di 2017 ada anggaran khusus untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang terkena dampak Jati Gede,” pungkasnya. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
