“Mudah-mudahan di follow up, kami juga akan mengagendakan kunjungan kerja ke DPD RI Provinsi Jabar,” tegasnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan DPRD Jawa Barat selama pertemuan dengan DPD RI Provinsi Jabar yakni, terkait CDOB atau Calon Daerah Otonomi Baru. Provinsi Jabar diketahui secara resmi telah mengajukan 8 CDOB, tapi masih tertahan karena imbas berlakunya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.
“Saat ini pengajuan masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, kami meminta dukungan senator atau DPD RI Provinsi Jabar untuk bisa mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah parsial, supaya pengajuan dari Provinsi Jabar bisa terealisasi,” ucapnya.
Dibandingkan dengan daerah lain tambah Buky Wibawa, persyaratan pengajuan CDOB Provinsi Jabar sudah memenuhi persyaratan dibandingkan dengan daerah lain.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati, pihaknya meminta DPD RI Provinsi Jabar bisa mendorong pencabutan moratorium, khususnya pencabutan moratorium secara parsial khusus untuk Jabar.
“Kalau tak bisa cabut moratorium pemekaran daerah secara nasional. Ya, kami minta tolong DPD RI Provinsi Jabar dorong buka secara parsial. Kita akan berikirim surat terkait hal ini kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
