DPRD Jabar Minta Pemerintah Provinsi Lakukan Kajian Terhadap 41 BUMD, Ini Alasannya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady. (Foto: Dok. JabarNews).

Padahal Pemprov Jabar, lanjut Daddy, sangat berharap sokongan dari BUMD, seiring dengan menurunnya realisasi pendapatan daerah.

“Peningkatan yang kita harapkan, salah satunya dari BUMD karena kita sudah investasi begitu besar. Tapi kenyataannya, dari semua BUMD, hanya dua yang sehat. Sisanya silakan cek sendiri. Itu yang kita harapkan, mereka memberikan deviden bermakna membiayai pos pembangunan kita,” jelasnya.

Baca Juga:  Fraksi PKS DPRD Jabar Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pendapatan daerah pada 2023 diketahui terealisasi sebesar Rp34,77 triliun atau 97,62 persen, terdiri dari pendapatan asli daerah terealisasi Rp24,37 triliun atau 98,29 persen. Pendapatan transfer terealisasi Rp10,28 triliun atau 95,96 persen dan pendapatan lain-lain terealisasi Rp115 miliar atau 107,92 persen.

Baca Juga:  DPRD Jabar Soroti Masalah Kualitas dan Pencemaran Air

Sementara, untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp35,51 triliun atau 95,56 persen. Belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp19,09 triliun, belanja modal Rp2,52 triliun, belanja tidak terduga Rp23,60 miliar dan belanja transfer sebesar Rp13,87 triliun.

Baca Juga:  Bey Machmudin: Kapabilitas Kepala OPD dan Dirut BUMD Harus Dipertajam

“Untuk silpa tercatat Rp800,40 miliar,” tandasnya. (Red)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News