JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Jawa Barat mengingatkan pemerintah dan berbagai pihak terkait potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan oleh pelesuan ekonomi global.
Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin mengemukakan kekhawatirannya terhadap situasi ini dan meminta langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi para pekerja.
“Ini adalah situasi yang serius. Kita harus berupaya agar para pekerja tidak menjadi korban dari kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu. Kita perlu memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanganan PHK sudah siap,” kata Ihsanudin, Selasa (30/7/2024).
Menurut data terbaru, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat pada Agustus 2023 mencapai 25,39 juta orang, turun 0,19 juta orang dibanding Agustus 2022.
Meski begitu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sebesar 0,34 persen poin dari 66,15 persen menjadi 66,49 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,54 juta orang atau 44,85 persen bekerja di sektor formal.
