DPRD Jabar Minta Pemerintah Sigap Waspadai Gelombang PHK Akibat Pelesuan Ekonomi Global

Ihsanudin
Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin. (Foto: Istimewa).

Sebagai anggota dewan dari Fraksi Gerindra, Ihsanudin menyoroti data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat setidaknya 27.915 pekerja mengalami PHK sejak awal tahun hingga 19 Juni 2024.

Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak. Data menunjukkan, sektor non-garmen menyumbang angka PHK tertinggi dengan 15.919 pekerja, sementara sektor garmen, tekstil, alas kaki, dan kulit mencapai 11.874 pekerja yang terdampak.

Baca Juga:  Bey Machmudin Akui Sulit Penuhi Keinginan Buruh Terkait Upah, Ini Sebabnya

“Dengan banyaknya pabrik manufaktur di Jawa Barat, kita harus lebih waspada. Pemerintah harus segera melakukan intervensi dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang paling rentan terhadap PHK,” tambah Ihsanudin.

Baca Juga:  Jabar Belum Pantas Disebut Provinsi Layak Anak, Kasus-kasunya Bikin Miris!

Sebagai legislatif dari Daerah Pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini, Ihsanudin menekankan bahwa kedua daerah ini harus sangat waspada. Karawang dan Purwakarta dikenal sebagai daerah yang banyak industrinya, sehingga berpotensi juga terdampak oleh pelesuan ekonomi global.

Baca Juga:  Kejagung Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi di DPRD Purwakarta

“Karawang dan Purwakarta memiliki konsentrasi industri yang tinggi, mulai dari manufaktur hingga garmen. Ini menjadikan kedua daerah ini sangat rentan terhadap gelombang PHK. Kita harus proaktif dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada para pekerja di daerah-daerah ini,” ujar Ihsanudin.