Menyikapi hal tersebut Ketua KPID Jawa Barat, DR. Adiyana Slamet, mengaku akan terus berupaya menjalankan tugas dan fungsi KPID sesuai amanat undang undang. Apalagi di tahun politik seperti ini, berbagai potensi pelanggaran bisa terjadi termasuk dari lembaga penyiaran.
Guna mengantisipasi hal tersebut, KPI melahirkan regulasi baru, yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu 2024.
“Dalam intepretasi Undang Undang 32 tahun 2002 pasal 1 ayat 8, bahwa frekuensi itu adalah milik publik yang kemudian harus di gunakan untuk kepentingan publik bukan kepentingan kelompok kelompok tertentu. maka dari hari ini menjelang pemilu 2024 tugas kami dalam interpretasi undang undang Pemilu, Undang Undang 7 tahun 2017 bahwa kami harus mengawasi 3 hal, yakni pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu,” ungkapnya.
“Nah ada aturan baru yang kami bikin yakni peraturan komisi penyiaran Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu 2024 ini. Kami seyogyanya sudah melakukan langkah langkah yang membantu penyelenggara pemilu untuk coba menegakan demokrasi di Jawa Barat,” imbuhnya.
Akan tetapi dikatakan Adiyana KPID tidak bisa melakukan pengawasan sendiri dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama sama mengawasi pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye seperti amanat m Undang Undang 32 tahun 2002, P3SPS pasal 50 dan 71 serta PKPI No 4 Tahun 2023.
