Haru menyebutkan, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek Mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari hutang.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil, karena justu memilih alokasi anggaran untuk proyek mercusuar tersebut,” ucapnya.
Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta Gubernur agar kebijakan umum anggaran perubahan 2022 dan APBD 2023 mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain terjadinya resesi global dan efek dari kenaikan BBM.
Proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterahkan rakyat agar ditunda dan memprioritaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat, seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran, kegiatan stimulan untuk UMKM, serta penyederhanaan izin usaha.
“Sehubungan dengan alasan tersebut, Kami meminta Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk meneruskan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia yang Tercinta agar Mau Mendengar Jerit Susah Rakyat dan Segera,” ungkapnya.
