“Pemerintah provinsi didorong untuk membantu petani mengelola lahan tidur, menyediakan teknologi pertanian modern, dan memperkuat infrastruktur tani. Selain itu, program makan bergizi gratis yang mengalokasikan anggaran Rp1 triliun harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan,” kata Zaini.
Proyeksi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,67% pada tahun 2025 juga menjadi perhatian. Penurunan ini terutama disebabkan oleh skema bagi hasil pajak daerah yang kini dialihkan menjadi opsen pajak untuk kabupaten/kota. Zaini mengusulkan agar pemerintah provinsi menggali potensi PAD baru melalui inovasi dan kreativitas, serta menyusun APBD yang proporsional, dengan alokasi 70% untuk kebutuhan rakyat dan 30% untuk belanja birokrasi.
Keberadaan 94 BUMD di Jawa Barat juga menjadi sorotan. Sebagian besar BUMD belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, bahkan beberapa menjadi beban pembiayaan. Pemerintah provinsi diharapkan segera melakukan kajian untuk mengonsolidasikan BUMD yang tidak produktif melalui penggabungan atau pembentukan holding guna meningkatkan efisiensi dan pendapatan.
“Masalah infrastruktur juga tidak luput dari perhatian. Kemantapan jalan provinsi yang mencapai 83,84% masih menyisakan 16,16% jalan dalam kondisi buruk. Pemerintah provinsi diminta memperbaiki jalan menuju destinasi wisata dan sentra ekonomi produktif untuk mendukung perekonomian masyarakat,” bebernya.
Di tengah ancaman pemanasan global, program penghijauan menjadi salah satu solusi penting. Pemerintah provinsi didorong menanam pohon produktif seperti mangga, rambutan, dan durian di berbagai daerah untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat tambang liar dan deforestasi harus segera diatasi melalui penertiban izin tambang dan program reboisasi.
