Maka dari itu, pihaknya menyarankan Banggar DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 mendorong Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar fokus pada menggali pendapatan dari sektor lain yang belum optimal. Salah satunya energi baru terbarukan untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak tersebut.
Selain itu, Banggar DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 harus mendorong eksekutif melakukan penghematan anggaran, salah satunya seperti pengurangan kapasitas program-program bantuan keuangan ke kabupaten dan kota.
Kemudian, mengembalikan fungsi kewenangan atau pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat ke kabupaten dan kota. Sebab, alokasi belanja APBD Jabar terbesar berada di sektor pendidikan, setelah itu baru kesehatan dan pembangunan.
“Usul konkrit saya untuk penghematan APBD di masa yang akan datang adalah dengan mengembalikan lagi fungsi pengelolaan SMA dan sederajat ke kabupaten kota. Barangkali nanti bisa hemat APBD-nya,” jelasnya.
Disamping itu, Husin menyarankan perlu upaya untuk memperkuat kinerja Banggar DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 dalam menganalisis dan mengevaluasi rancangan program-program yang diajukan Pemdaprov Jabar agar memenuhi kebutuhan masyarakat.
