JABARNEWS | BANDUNG – Dalam kegiatan Citra Bakti yang digelar di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, DPRD Jawa Barat menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan petani terkait persoalan sektor pertanian. Mulai dari distribusi pupuk yang tidak merata hingga ancaman hama tikus menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menjelaskan bahwa acara ini secara khusus difokuskan untuk mendengar dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi petani. Salah satu isu utama yang diungkapkan adalah pola distribusi pupuk yang masih menggunakan sistem lama, belum langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), seperti yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian.
“Distribusi pupuk masih menjadi masalah besar. Masyarakat berharap ada perubahan segera, namun karena aturan belum diterbitkan, distribusi tetap dilakukan dengan pola lama,” kata Ono.
Keluhan lain yang mencuat adalah kuota pupuk yang tidak memadai. Data distribusi pupuk antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan PT Pupuk Indonesia disebut tidak sinkron, sehingga alokasi pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.
“Dosis yang ideal untuk pupuk urea adalah 2,2 kuintal dan NPK 2,5 kuintal per hektar. Namun, kenyataannya petani hanya menerima sekitar 400 kg untuk urea dan 380 kg untuk NPK,” ujar Ono.
