JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat soroti belum optimalnya program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021. Pasalnya, beberapa program prioritas seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sektor perekonomian belum berbasis pada kesejahteraan masyarakat seutuhnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan menyebutkan, perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan benar. Sebab, salah dalam perencanaan berarti dapat diartikan merencanakan kegagalan.
Pelayanan BPJS dan anggaran SPP gratis tingkat SMA misalnya yang dinilai akan menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Selain itu, BPJS merupakan hak dasar yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, tidak tersosialisasikan dengan baik.
“Diantaranya banyak juga yang menanyakan kepada dewan apakah SPP ini untuk sekolah negeri atau swasta, termasuk masalah BPJS ini yang masih menjadi polemik dikalangan masyarakat. Sehingga harus ada skema yang bagus ditingkat provinsi untuk mengelola anggaran pusat yang diperuntukan menutupi defisit,” ujar Hasim di Gedung Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir. H Juanda, Kota Bandung, Rabu (18/12/2019).
Anggota dari Fraksi PKB itu menambahkan, soal mitigasi bencana yang saat ini tengah memasuki musim penghujan harus ada langkah konkrit dalam mengatasi bencana banjir. Meskipun saat ini sudah bukan saatnya untuk melakukan pembahasan mitigasi.
“Tetapi paling tidak, ada tindakan yang responsif saat menghadapi bencana banjir tadi,” tandasnya. (Red)
