Menerawang Isu Krusial Perda RTRW Provinsi Jabar, Ada Segudang Masalah Menanti

Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady. (Foto: Humas DPRD Jabar).

Banyak isu lain yang perlu pembahasan secara serius, semisal pergeseran ibu kota Provinsi Jabar dan badara di Kabupaten Sukabumi. Bandara yang semula diusulkan di Citarate lalu bergeser ke Cikembar. Padahal ada obstacle serius di lokasi baru tersebut.

Baca Juga:  DPRD Jabar dan Jatim Diskusi Bahas Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada pembahasan Pansus VI tahun 2022 pun ada beberapa isu menarik yang juga menyita waktu. Misalnya terkait total luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Demikian pula dengan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Bahkan isu calon bandara pun cukup menghangat, khususnya yang terletak di Kabupaten Karawang dan juga lagi-lagi di Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:  Aksi Lawan Zionis: DPRD Jabar Diminta Suarakan Kebebasan Palestina

Belum lama ini ada kesepakatan Pemprov Jabar dengan Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Pada prinsipnya, Perta RTRW Provinsi harus secepatnya diselesaikan.

Baca Juga:  DPRD Jabar Akhirnya Punya Kode Etik

Persetujuan substansi memang menjadi ranah Kementerian ATR/BPN. Namun, terkait beberapa isu, dilakukanlah rapat yang melibatkan bidang-bidang di beberapa kementerian terkait, semisal Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.