JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengajak semua pihak melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menanggulangi polemik pemenuhan bantuan hibah untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta se-Jawa Barat.
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menyebut bahwasanya agenda RDP tersebut ialah membahas solusi kekurangan realisasi Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) MA negeri dan swasta untuk direalisasikan pada APBD Perubahan Tahun 2022.
Setelah melaksanakan RDP, Gus Ahad menyebut pimpinan dan anggota Komisi V telah bermufakat untuk memberikan solusi terbaik terkait polemik tersebut dengan memutuskan Pemprov Jawa Barat, harus memenuhi BPMU MA negeri dan swasta sebesar Rp700 ribu tanpa terkecuali.
Hasil RDP tersebut tentunya menjawab kegelisahan terkait adanya selisih dari seharusnya 239.234 siswa, sedangkan alokasi anggaran hanya tersedia hanya 142.858 atau ada selisih 96.376 siswa.
Oleh karena itu, lanjut Gus Ahad, kekurangan anggaran BPMU sekitar Rp67 Miliar akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebagaimana yang hasil musyawarah mufakat dalam RDP tersebut.
