Dedi-Erwan diusung paling banyak partai: Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI. Selain itu, pasangan calon (paslon) tersebut juga didukung 9 parpol non-parlemen: Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Ummat. Syaikhu-Ilham diusung PKS, Nasden, dan PPP. Acep-Gita diusung PKB. Adapun Jeje-Ronal diusung PDI Perjuangan.
Melihat parpol yang mengusung keempat paslon gubernur/wakil gubernur Jabar, tampaknya demokrasi di Jabar sesungguhnya masih berjalan sangat baik. Betapa tidak, koalisi parpol di Jabar ternyata berbeda dengan koalisi yang terjadi di Pusat, apalagi jika kita mencermati koalisi yang ada di 27 kabupaten kota di Jabar.
Kita akan melihat aneka koalisi yang ada di 27 kabupaten/kota yang benar-benar berbeda dengan koalisi di Pusat. Hal itu tentu saja kita bisa pahami. Selain sebagai konsekwensi logis diberlakukannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 60 dan 70 tahun 2024, ada fnomena lain yang tak bisa dinafikan begitu saja. Salah satunya, kedekatan antar-pengurus parpol di daerah masing-masing. Sangat jelas hal itu sangat kuat pengaruhnya pada koalisi yang dibangun.
Sepanjang masa pemerintahan –setidaknya dua gubernur sebelumnya, yakni Ahmad Heryawan dan Ridwan kamil— Jabar meraih ratusan penghargaan, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga lain di luar pemerintah. Bahkan, ada penghargaan dari lembaga internasional. Hal positif juga dilanjutkan oleh Pj. Gubernur Bey Machmudin. Jabar juga Istimewa karena sudah 13 kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh siapapun gubernur terpilih. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar per akhir 2023 adalah 74,24 poin. Meskipun angka ini naik 0,83% dari tahun sebelumnya, Jabar masih berada di peringkat 16 dari 38 provinsi secara nasional. Artinya, indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan laju pertumbuhan ekonomi Jabar masih harus ditangani.
