Pilkada 2024 Menuju Jabar Istimewa?

Ilustrasi Pilgub Jabar. (Foto: Istimewa).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar juga masih nomor 2 tertinggi di Indonesia. Artinya, masih banyak pengangguran yang membutuhkan tenaga kerja. Padahal, TPT yang tinggi pasti akan menjadi pemicu tingginya tingkat kerawanan sosial. Jadi, TPT butuh penanganan secara serius.

Nilai tukar petani (NTP) Jabar juga masih cukup memprihatinkan. NTP Jabar per Mei 2024 adalah 108,76%. Ternyata, dengan NTP seperti itu masih belum menjadi magnit besar yang mampu menarik minat para generasi muda untuk menjadi petani. Mereka mayoritas lebih memilih profesi lain ketimbang jadi petani. Tampaknya hidup sebagai petani tidak dilihat sebagai profesi yang menjanjikan jaminan kesejahteraan di masa depan.

Baca Juga:  DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Wisata untuk Geliatkan Ekonomi Masyarakat

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa gini rasio Jabar per Maret 2024 saja masih tercatat 0,421. Itu artinya, ada kesenjangan pembagian pendapatan yang masih menganga begitu dalam. Ini juga harus ditangani secara serius.

Baca Juga:  PKM Dosen Polban: Berdayakan Ekonomi Pesantren Melalui Program Produksi dan Manajemen Pengolahan Pasca Panen Terpadu

Ini menjadi kenyataan paradoks yang harus diluruskan. Betapa tidak, Jabar pernah secara berturut-turut menjadi provinsi dengan total investasi tertinggi secara nasional, yakni Rp 175 triliun. Bisa jadi, itu menunjukkan bahwa investasi yang masuk lebih banyak merupakan investasi padat modal. Padahal, Jabar membutuhkan pula investasi padat karya demi menggerus TPT yang masih tinggi.

Baca Juga:  Sambangi KPID DKI Jakarta, DPRD Jabar Bahas Pengawasan Penyiaran

Menarik memang apa yang diinginkan pemerintah Pusat untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Hal itu diimplementasikan, salah satunya, dengan menyamakan keinginan mulia tersebut. Caranya? Kita bisa lihat penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.