JABARNEWS | BANDUNG – Secara global volume APBD Jabar terdiri atas tiga bagian. APBD Jabar Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp31,148 triliun. Ini berarti ada penurunan sekitar 24 persen dari tahun 2021 yang sebesar Rp41,47 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah tahun 2022 diperkirakan menjadi Rp 31,133 triliun atau turun 30 persen dari tahun lalu sebesar Rp 44,62 triliun.
Baca Juga: Waspada! Kurangi Konsumsi Makanan Dingin, Bisa Tingkatkan Resiko Ini
Baca Juga: Sebanyak 1.319 Guru Honorer di Kabupaten Bogor Diangkat Jadi ASN, Ade Yasin Bilang Begini
Penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp742 miliar turun dari tahun 2021 yang sebesar Rp3,24 triliun. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp757 miliar atau naik dari Rp100 miliar pada tahun 2021.
Volume APBD tahun 2022 secara keseluruhan adalah Rp31,890 triliun. Berarti, ada penurunan sekitar 28 persen dari Rp44,72 triliun pada tahun lalu.
Baca Juga: Ridwan Kamil Sebut Jabar Bangun SDM dan Energi Terbarukan dari PI 10 Persen Migas
Baca Juga: DPRD Jabar Minta Digitalisasi Desa di Jabar Harus Diperbanyak
“APBD sejatinya haruslah dialokasikan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, mengingat tujuan mulia tersebut, alangkah baiknya jika belanja dialokasikan untuk memberi pelayanan prima,” kata Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady kepada JabarNews.com, Jumat 26 November 2021.
Dia menyebut, masih ada PR besar yang harus direalisasikan, yakni target indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disepakati Gubernur bersama DPRD dan telah dituangkan dalam Perda RPJMD. Selain itu, di tengah sulitnya perekonimian saat ini, harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada pemutusan hubungan kerja dengan dalih apapun terhadap tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas (THL) di seluruh OPD.
Dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini, kiranya Pemprov Jabar berkenan memberi empati kepada saudara-saudara kita itu. Jangan menghitung hanya yang bersangkutan yang terkena dampak. Tolong dipertimbangkan pula istri, anak-anaknya, dan keluarga besar yang menjadi tanggungannya.
“Masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. Misalnya, pembangunan terminal Tipe B. Semula Jabar akan mambangun 2 terminal Tipe B pada 2022, yakni Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi dan Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon,” ucap Daddy.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 26 November 2021: Aquarius Hati-hati Kamu Bisa Stres Sendiri
Baca Juga: Anggaran Pilbup 2024 di Kabupaten Bogor Sebesar Rp150 Miliar, Ini Kata Iwan Setiawan
“Karena Terminal Cikarang ada rencana diambil alih Pusat, praktis hanya tinggal Terminal Ciledug yang akan digarap pada 2022. Berarti masih ada 5 terminal tipe B lagi yang butuh anggaran, yang lahannya sudah siap. Selain itu, ada 7 terminal tipe B lainnya yang masalah P3D-nya belum clean and clear. Di sisi lain fasilitas lalu lintas masih sangat butuh perhatian untuk menekan angka kecelakaan,” tambahnya.
Daddy mengungkapkan, terkait irigasi di Jabar, butuh perhatian serius mengenai kondisi jaringan (konjar) dan pintu-pintu air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Selain itu, dibutuhkan pembangunan beberapa embung untuk menahan agar air tidak selalu tak terkendali dan tidak langsung hanyut ke laut.
Baca Juga: Ditampar Warganya Lewat Perbaikan Jalan Rusak, Wabup Tasikmalaya Minta Maaf
Baca Juga: Tips Merawat Kolam Ikan di Rumah Agar Tetap Awet
“Dengan embung, stok air petani akan tercukupi dan tidak selalu jadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau,” tuturnya.
Lalu, lanjut Daddy, mengingat jalan provinsi sepanjang 2 360 kilometer yang umur rencananya 60 persen lebih sudah habis, bisa dipastikan angka kemantapan jalan provinsi sangat berat untuk mencapai 90 persen mantap. Oleh karena itu butuh rehabilutasi, atau minimal pemeliharaan dilakukan lebih maksimal, konsekwensinya tentu pada anggaran.
Oleh karena itu, Pemprov harus mengajukan proposal ke Pusat untuk meminta bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebanyak-banyaknya, baik fisik maupun non fisik. Pemprov Jabar juga harus meminta Pusat melakukan akselerasi untuk beberapa pembangunan monumental semisal Tol Cisumdawu, Tol Cigatas, Tol Bocimi, dan BIJB Kertajati.
Volume APBD Jabar sudah turun drastis ketika dana transitoris, yakni DAK non-fisik, yang semula dari Pusat mampir dulu ke kas darah provinsi dilangsungkan ka kas daerah kabupaten/kota.
Baca Juga: Lima Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka dalam Bentrokan Antarormas di Karawang
Baca Juga: Tiga Makanan Penambah Berat Badan yang Ada di Rumah
Volume APBD bisa terjun bebas lagi manakala pajak kendaraan bermotor jadi dialihkan ke kabupaten/kota pula seperti DAK non-fisik yang begitu besar. Namun, kebijakan tersebut juga sekaligus akan menunjukkan wajah asli volume APBD Provinsi Jabar.
“Setelah diparipurnakan di DPRD, APBD Jabar Tahun Anggaran 2022 masih menunggu koreksi dari Kementerian Dalam Negeri. Semoga pandemi segera berlalu sehingga APBD tersebut tidak terkena refocusing dan realokasi anggaran yang berdampak pada banyak hal seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya***
