Tingkat Pengangguran Terbuka Jabar Tertinggi Nasional, DPRD Jabar Kritik Keras Investasi

Iwan Suryawan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iwan Suryawan. (Foto: Istimewa).

“Jadi memang mungkin ini yang harus menjadi kajian bersama bagaimna meningkatkan peluang kerja itu semakin luas dengan mengikuti perkembangan perkonomian hari ini, dan perkembangan pekerjaan berbasis teknologi (padat modal),“ tegas Iwan Suryawan.

Selain itu, pihaknya pun mengkritisi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini gara-gara berbagai faktor. Seperti relokasi beberapa pabrik di Jabar ke daerah lain, produk impor gerus produk lokal hingga beban upah yang dinilai pemberi kerja terlalu tinggi.

Baca Juga:  Tarik Investasi Skala Besar, Ridwan Kamil Minta Pemkot Tasikmalaya Maksimalkan Konsep Ekonomi Tamu

“Tentunya ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah, dan kebijakan ketenagakerjaan, kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, biaya upah dan segala macamnya,” ucapnya.

Baca Juga:  Prajurit TNI Bantu Pembuatan Saluran Septic Tank

Memang hampir semua keinginan dari pegawai mendapatkan upah lebih baik untuk kesejahteraan. Namun memang ada beberapa yang menjadi pertimbangan yaitu, tentang kemampuan dari perusahaan tersebut, goodwill perusahaan tersebut, kedua belah pihak harus sama-sama diakomodir (soal beban upah bagi pemberi kerja dan kesejahteraan untuk pekerja) itu harus dipikirkan. (Red)

Baca Juga:  Pembangunan Kios Warga di Lokasi TMMD

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News