Jabar Raih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik se-Indonesia

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Musrenbangnas Tahun 2024 di Balai Sidang Convention Center, Jakarta, Senin (6/5/2024). (Foto: Adpim Jabar)
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Musrenbangnas Tahun 2024 di Balai Sidang Convention Center, Jakarta, Senin (6/5/2024). (Foto: Adpim Jabar)

Penilaian PPD 2024 dilakukan secara hibrida mulai tanggal 15 Januari – 25 April 2024. Penilain terdiri dari dua tahap, yaitu penilaian dokumen perencanaan dan inovasi daerah, kemudian wawancara dan verifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) serta kunjungan lapangan. Untuk kategori kabupaten dan kota, daerah di Jabar peraih PPD 2024, yaitu Kabupaten Garut dan Kota Depok.

Musrenbangnas tahun 2024 diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Baca Juga:  Hari Lingkungan Hidup, Bey Machmudin Dorong Kepala Daerah Lakukan Terobosan

RKP yang disusun akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan. Tanpa sinkronisasi rencana besar pemerintah tidak akan berjalan maksimal.

Baca Juga:  Pelaksanaan Pilkades Serentak di Bogor Sukses Digelar

“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yaitu RKP. Tetapi yang belum adalah sinkronisasi dengan rencana besar yang kita miliki. Oleh karena itu sinkronisasi menjadi kunci,” ujar Presiden.

Jokowi mencontohkan, saat pemerintah pusat membangun bendungan dan irigasiI primernya, maka pembangunan irigasi sekunder dan tersiernya dilakukan oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dan jalan penunjangnyadikerjakan oleh daerah. Posisi kunci sinkronisasi dari pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Diminta Jadi Desainer Masjid di Margonda Depok, Ini Permintaan Mohammad Idris

“Semuanya harus in line dengan RPJPN, RPJPD, RKP, dari kementerian sampai ke daerah itu harus segaris. Sinkronisasi ini kunci di daerah ada di Sekda dan Bappeda,” ungkapnya.