JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
Ridwan Kamil mengatakan, kawasan aglomerasi Bandung Raya (Kota/Kab Bandung-Cimahi-Bandung Barat) dan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) belakangan suasana kotanya semakin ramai. Hal itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama epidemiolog memperingatkan kedatangan gelombang ketiga Covid-19.
Menurut Ridwan Kamil, kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM. Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi Covid-19 tetap terkendali.
Baca Juga: Polisi Buru Sopir Kontainer yang Diduga Kabur Setelah Terlibat Kecelakaan di Tol Cipularang
Baca Juga: Ridwan Kamil Dianggap Banyak Pencitraan untuk Nyapres 2024, DPRD Jabar Ingatkan Hal Ini
“Khususnya Kota Bandung saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity,” kata Ridwan Kamil saat memimpin Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jabar, di Gedung Pakuan Bandung, Senin 18 Oktober 2021.
Sebagai contoh, lanjut Ridwan Kamil vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen. Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati terget. Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen.
Meski begitu, ucap Ridwan Kamil, perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar Covid-19 jika kedisiplinannya kendur. Untuk itu Gubernur minta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial.
Baca Juga: Bangkit Pasca Lockdown, Pengusaha Asal Surabaya Iwan Sunito Buat Terobosan Ini
Baca Juga: Ramalan Zodiak 19 Oktober 2021: Ada yang Sedang Nostalgia Karena Terbawa Kenangan Indah Masa Lalu
Pemda kabupaten/kota harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan.
“Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan prokes,” jelasnya.
Ridwan Kamil menyebut, Pemda Provinsi Jabar juga terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak.
Baca Juga: Jabar Promosikan 30 Proyek Investasi dan Targetkan 1.500 Investor di WJIS 2021
Baca Juga: Begini Cara Backup Data WhatsApp ke Google Drive Pada Perangkat HP
“Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas,” tuturnya.
Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatannya adalah dengan surat keterangan sudah di-swab.
“Khususnya bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatannya itu salah satunya memperlihatkan surat swab antigen, yang tidak terlalu merepotkan,” ungkapnya.
Baca Juga: Kejar Target Vaksinasi Covid-19, Oded M Danial Lakukan Koordinasi Pemutakhiran Data
Baca Juga: Pastikan Atlet PON Jabar dalam Kondisi Baik, Setiawan Wangsaatmaja Siapkan Uang Kadeudeuh
Sementara untuk sertifikat vaksin diperuntukkan di ruang- ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya. “Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi pedulilindungi.com di berbagai tempat di seluruh wilayah-wilayah publik,” tambahnya.
Ridwan Kamil menyampaikan, di lapangan terus digalakan kegiatan baik dari pemda,TNI/ Polri perihal vaksinasi massal. Terkait kepatuhan masyarakat, ia menyebut masyarakat sudah punya nilai tinggi yakni 91 persen untuk pemakaian masker, dan 89,24 persen untuk jaga jarak. Untuk bed ocupancy rate (BOR) per 17 Oktober ada di angka 3,28 persen.***
