112 Desa Belum Teraliri Listrik, Kok Bisa?

Ilustrasi warga masih memanfaatkan penerangan secara tradisional.
Ilustrasi warga masih memanfaatkan penerangan secara tradisional.. (foto: stimewa)

Keempat Pembangunan Pembangkit EBT. Kelima meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah, PT PLN, Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Kemudian terakhir melakukan Diversifikasi Sumber Energi yakni energi Surya, angin, geothermal untuk mengurangi pemakaian batu bara.

Baca Juga:  Penderitaan Gaza Belum Berakhir, Sampai Kapan Kaum Muslim Berdiam Diri?

Tapi upaya-upaya tersebut di atas terkendala biaya tinggi termasuk penggunaan energi alternatif geothermal. Terlebih pemerintah menggandeng pihak swasta yang pada akhirnya rakyat harus membayar mahal fasilitas listrik ini.

Baca Juga:  BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Santunan Bagi Pekerja Korban Penembakan di Distrik Beoga Papua

Padahal pada hakikatnya listrik merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh negara. Namun hal ini tidak terwujud akibat kebijakan kapitalistik liberalisasi tata kelola listrik, pada sumber energi primer dan energi listrik yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan.

Baca Juga:  Pos Marinir di Papua Diserang KKB Lagi, 1 Prajurit Gugur, 1 Perwira TNI Luka Tembak

Akibatnya penyediaan listrik di pedesaan tidak menjadi prioritas karena tingginya biaya. Penyediaan hajat hidup ini justru dilakukan oleh pihak swasta sehingga harganya menjadi mahal.