Komposisi penyebaran capaian implementasi digipay merata di 34 provinsi, bahkan di beberapa provinsi di luar jawa persentase capaian lebih besar dibandingkan provinsi di jawa. Capaian sampai dengan bulan September 2022, tercatat 5 provinsi terbesar capaian digipay didominasi oleh provinsi di luar jawa.
Peringkat teratas diraih oleh Provinsi Bali dengan 3.056 transaksi bernilai Rp9.084.928.667,00, kedua Provinsi DKI Jakarta dengan 1.580 transaksi bernilai Rp5.380.650.050,00, ketiga Provinsi Kalimantan Selatan dengan 4.137 transaksi bernilai Rp4.442.549.057,00, keempat Provinsi Sulawesi Selatan dengan 903 transaksi bernilai Rp2.184.623.893,00 dan kelima Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 1.428 transaksi bernilai Rp2.056.120.516,00.
Ini membuktikan bahwa implementasi digipay tidak terkendala oleh faktor geografis. Peningkatan capaian ini sejalan dengan semakin meningkatnya pemahaman pengelola keuangan pada satuan kerja terhadap beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan sistem marketplace dalam pengelolaan APBN sebagimana yang ditawarkan oleh pemerintah. Disamping juga adanya edukasi dan pendampingan yang terus digalakkan dari pihak Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan pihak Perbankan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder.
Pengembangan digipay ke depan yang senafas dengan Presidensi G20 Indonesia Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di kala pandemi, dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan digital (digital skills) dan literasi digital (digital literacy) guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh rakyat.
Menko Perekonomian Airlangga yang juga menjadi Ketua I Bidang Sherpa Track pertemuan G20 menuturkan tiga tema yang menjadi prioritas Presidensi Indonesia, yaitu perbaikan sistem kesehatan global, transisi menuju sumber-sumber energi yang lebih bersih, dan pemanfaatan transformasi digital untuk kesejahteraan masyarakat.
