JABARNEWS | GARUT – Jelang pemilihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Garut, guna menyukseskan pesta demokrasi di tingkat desa. Sejumlah perusahaan dan intansi diminta untuk memberikan waktu libur kepada para pekerja tepat pada pilkades 5 November 2019.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, meminta seluruh perusahaan swasta dan instansi pemerintah untuk memberikan dispensasi (pengecualian) teruntuk seseorang yang memiliki hak pilih saat pelaksanaan pilkades.
“Pemkab Garut secara resmi sudah meminta instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk memberi kesempatan izin libur atau menyempatkan waktu menyalurkan hak suaranya pada pilkades” ujar Helmi, Sabtu (2/11/2019)
Pasalnya menurut wakil bupati itu, permintaan tersebut tidak akan merugikan perusahaan atau mengganggu pelayanan karena pelaksanaan pilkades di Garut tidak semuanya, hanya 125 desa di beberapa kecamatan.
“Pencoblosan ‘kan tidak terlalu lama, jadi kami minta dispensasi sebentar,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkades, Helmi menyatakan optimistis mencapai 70 persen karena masyarakat akan antusias memilih kepala desanya.
“Kalau pilkades ‘kan, mereka sudah kenal calonnya, jadi tidak akan sulit menentukan pilihan,” katanya. (Ara)
