JABARNEWS | BOGOR – Hasil kajian Jalur Puncak II atau biasa disebut Jalur Poros Tengah Timur (PTT) sebagai pemecah kemacetan Jalur Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun jika permohonan membangun jalan alternatif Jalur Puncak Cisarua itu tak kunjung digubris Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku akan mengerahkan pasukan TNI untuk menggarap Jalur Puncak Dua atau biasa disebut Poros Tengah Timur (PTT).
“Kalau sampai 2021, kita tidak dibantu dan kita sudah bikin proposal dan kalau tidak juga ditanggapi, kita nekad saja oleh TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa),” ujarnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/2/2020).
Menurutnya, Kabupaten (Pemkab) Bogor juga sudah menyiapkan Rp5 miliar untuk pembukaan jalan yang menghubungkan antara Sukamakmur Kabupaten Bogor dengan Cipanas Kabupaten Cianjur itu.
Ia menyebutkan bahwa anggaran tersebut bisa digunakan oleh TNI melalui program rutin gotong royong bernama TMMD.
“Kita buka aja dulu yang penting. Dananya sudah disiapkan Rp5 miliar untuk PTT. Jadi harus ada upaya paksa, bertahap saja. Kalau Rp5 miliar tidak cukup bisa ditambah lagi,” kata Ade Yasin.
Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu Jalur Puncak Dua diperlukan untuk memecah kepadatan volume kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi, terlebih pada setiap akhir pekan.
“Pembangunan Jalur Puncak Dua harus segera dilakukan. Jalur alternatif tersebut diperlukan untuk memecah kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak yang kian parah, terutama pada akhir pekan,” bebernya.
Selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalan yang ditaksir menelan biaya Rp1,2 triliun itu bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar.
“Jika dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut, tergolong masih minim. Saya harap masyarakat juga ikutan gotong royong dan pembangunannya,” tandasnya. (Ara)
