JABAR NEWS | JAKARTA – Pemerintah Pusat tengah berusaha untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di wilayah Jawa Barat bagian selatan.
Wilayah Jawa Barat bagian Selatan meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa kemiskinan di desa hanya bisa cepat teratasi kalau masyarakat desa diberikan kesempatan untuk memiliki usaha. Namun, dalam kesempatan memiliki usaha tersebut, masyarakat mengalami kesulitan karena tidak punya akses pasar yang menjanjikan.
Mayoritas penduduk di desa itu hidup pada sektor pertanian. Permasalahannya adalah akses pasar yang terbatas, tidak tersedianya industri pasca panen, minim permodalan dan lain-lain.
“Oleh karena itu, perlu adanya langkah untuk mendatangkan akses pasar atau sarana pasca panennya ke desa-desa dengan mengembangkan produk unggulan di desanya masing-masing atau membuat klusterisasi produk unggulan desa agar memiliki skala ekonomi yang besar. Sehingga, sarana pasca panenya bisa masuk ke desa-desa,” kata Eko saat mengikuti rapat di Kantor Kemenko Kemaritiman, Rabu (01/11/2017) dikutip dari laman kemendesa.go.id.
Kemendes PDTT telah memiliki empat program yang diarahkan untuk pemanfaatkan penggunaan dana desa. Diharapkan program tersebut kedepannya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru di desa sehingga desa yang mengikuti program ini ke depan akan menjadi desa yang berkembang, maju dan mandiri.
Untuk program tersebut, Kemendes PDTT didukung oleh 19 kementerian dan lembaga. Seperti Kementerian pertanian yang telah komitmen untuk memberikan bibit, pupuk dan traktor secara gratis.
“Kementerian PU juga akan membantu akses penunjangnya seperti jembatan dan jalan. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membantu memberikan bibit ikan secara gratis pada setiap embung yang dibangun di desa,” tambahnya.
Eko menilai, solusi untuk lebih cepat mengatasi permasalahan yang ada di desa adalah menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Karena menurutnya model prukades ini telah dibuktikan di Kabupaten Pandeglang yang sebelumnya memiliki 174 desa tertinggal dari 326 desa, kini hanya memiliki 54 desa tertinggal dalam waktu satu tahun. Apalagi, dengan model Prukades ini, Kabupaten Pandeglang diyakini hingga pertengahan tahun depan sudah tidak ada lagi desa tertinggal.
“Prukades ini lebih cepat untuk memerangi kemiskinan. Jadi tentukan fokus produk komoditinya apa di desa. Saat ini mumpung musim hujan, sudah waktunya musim tanam. Jadi, segera tentukan mau fokus produk unggulannya apa. Jadi pada akhir tahun, mulai keliatan panen atau sudah keliatan hasilnya,”ujarnya.
Untuk diketahui dalam rapat tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan sejumlah perwakilan pemerintah kabupaten yang terdapat di wilayah Jawa Barat bagian selatan serta pejabat kementerian terkait lainnya yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (*)
Jabar News | Berita Jawa Barat
