JABARNEWS | PANGANDARAN – Proyek keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA offshore) pertama di Indonesia, terealisasikan di Kabupaten Pangandaran.
KJA offshore tersebut, nantinya akan diisi oleh benih ikan kakap putih. Dengan rincian KJA Offshore di Pangandaran memiliki 8 lubang dan setiap lubangnya akan diisi sekitar 120 ribu ekor benih ikan.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mendampingi Presiden RI Joko Widodo, meresmikan KJA Offshore tersebut di Pangandaran. Dia menyebutkan, hadirnya KJA merupakan sebuah proses transfer ilmu dan transfer teknologi.
“Hari ini kita meresmikan Keramba Jaring Apung, yang offshore, yang lepas pantai. Ini kita harapkan menjadi sebuah lompatan kemajuan, sebuah terobosan, ini pertama di Indonesia,” kata Presiden Jokowi, di Kawasan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Cikidang Pangandaran.
Adapun proyek KJA offshore ini dibiayai dari APBN 2017 sebesar Rp. 42 miliar per daerah. Selain di Pangandaran, proyek serupa direalisasikan di Sabang, dan Karimun Jawa. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli teknologi keramba dan fasilitasnya dari Norwegia.
Terkait operasional, Jokowi menyebutkan, KJA offshore ini, akan melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) nelayan yang memasok pakan tambahan. Kemudian total jumlah orang yang terlibat langsung dalam KJA Offshore ini antara 215-250 orang, dan yang tidak langsung terlibat kurang lebih 220 orang.
“Lihat hasilnya nanti, penebaran benih bisa lebih banyak yaitu sekitar 1,2 juta, hasil produksinya bisa lebih tinggi yaitu 816 ton pertaun, dengan delapan lobang/keramba,” kata Jokowi.
“Coba bandingkan dengan keramba jaring apung biasa, yang produksinya hanya 5,4 ton per tahun per unit. Berlipat berapa coba?” sambungnya.
Jokowi berharap, KJA Offshore menjadi cikal bakal berlipat gandanya nilai tambah dari budidaya perikanan Indonesia. Oleh sebab itu, Jokowi ingin semakin banyak pihak yang terlibat dalam KJA offshore ini.
Terkait pemasaran hasil budidaya ikan nantinya, Jokowi menuturkan, bisa ekspor, seperti ke Timur Tengah, Australia, Jepang.
“Negara-negara lain sudah kehabisan ikan. Tapi kita masih ada peluang untuk meningkatkan produksinya lagi. Kita harus ingat, bahwa 2/3 negara kita adalah air, 70% negara kita adalah air, ini kita harus ingat,” kata Jokowi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengungkapkan, hadirnya KJA offshore ini, merupakan wujud dari cita-cita Presiden, yang ingin Indonesia maju dalam budidaya aquaculture.
“Di Pangandaran ini, saya selain aquaculture ini juga mengembangkan Politeknik untuk pendidikan, research, dan juga membesarkan KJA, juga terkait urusan pakan,” kata Susi.
Susi mengatakan, yang akan mengelola KJA nanti adalah KUD Minasari, Minapadi, dan Minarasa, dari Parigi, Batu Karas, dan Pangandaran.
Nelayan akan mendapatkan hasil dari Sisa Hasil usaha (SHU) dari kelola usaha KJA yang dilakukan kerja sama dengan BUMN, Perindo, dan Perinus.
“Jadi bersama-sama masyarakat hasilnya untuk dijual di sini (dalam negeri), ataupun untuk ekspor,” ungkap Susi.
Susi menjelaskan, dipilihnya ikan kakap putih sebagai bibit yang dikembangkan, adalah untuk mengembalikan jenis ikan tersebut yang sudah hampir jarang, padahal sebelumnya kakap putih merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari di Pangandaran.
Selain itu, kakap putih juga dinilai bisa diolah menjadi berbagai produk ketimbang jenis ikan budidaya lainnya. Pasar kakap putih pun dilihat lebih luas. Permintaan kakap putih lebih banyak dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Australia.
Tak lupa, Susi memohon kepada para nelayan, supaya sadar menjaga lingkungan laut Pangandaran.
“Mudah-mudahan cita-cita Presiden menjadikan poros maritim tercapai, selain penangkapan, juga ada KJA Offshore, teknologi ini luar biasa,” katanya.
Menurut Susi, perlu satu kekuatan besar baik dari koperasi, kemudian BUMN untuk sinergi. Sebab ini pekerjaan besar. Kalau KJA Offshore dua tahun berhasil, akan ditambah keberadaannya di beberapa tempat lagi.
Potensi Besar
Aher mengungkapkan, Jawa Barat secara geografis, memiliki kawasan yang dikelilingi laut baik di utara dengan laut Jawa, dan selatan dengan Samudera Hindia. Sehingga Jabar memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan yang tidak diragukan lagi.
“Potensinya amat sangat luas, panjang pantai 842,66 km, dan luas laut lebih dari 18.000 km2, serta secara administratif terdiri dari 11 Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki hak pengelolaaan atas sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah teritorial 12 mil laut,” katanya.
Jabar, kata Aher, termasuk ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan, ada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP) 573 di Samudera Indonesia, dan WPP 712 di laut Jawa wilayah utara.
“Untuk produksi perikanan sendiri, pada tahun 2017 tercatat sebesar lebih dari 1,4 juta ton ikan, produksi perikanan budi daya, dan perikanan tangkap sebesar 265 ribu ton,” katanya.
Sementara kontribusi perikanan tangkap di Indonesia, Jabar mampu memberikan kontribusi 0,07%.
Kepada masyarakat, Aher berharap keberadaan KJA lepas pantai dapat diterima dengan penuh rasa syukur dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Aher inginkan, KJA dapat memberi hasil yang optimal bagi kelestarian sumber daya ikan, dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
