Komisi II: Program Dinas Harus Nyata Untuk Masyarakat

JABAR NEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dra. Hj. Ijah Hartini mengatakan, seharusnya pada setiap rapat kerja evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) bukan melaporkan seluruh kegiatan maupun program yang sudah terealisasi. Tetapi lebih mengedepankan program maupun kegiatan unggulan yang dapat didorong pada penganggaran tahun mendatang. Sehingga, program dan kegiatan yang sudah berjalan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya.

Hal ini disampaikan Ijah saat menggelar rapat evaluasi P2APBD Tahun Anggaran 2016, antara Komisi II DPRD Jabar dengan mitra kerjanya, Rabu (05/07/2017).

Baca Juga:  Terjadi Lagi! Ketua DPR RI Puan Maharani Diduga Matikan Mikrofon Anggotanya saat Rapat Paripurna

“Angka-angka yang terlampir dalam bentuk laporan sudah kita ketahui bersama-sama, kami menginginkan adanya sinergitas yang mewujudkan program maupun kegiatan nyata di masyarakat,” ujar Ijah.

Ijah mencontohkan, seperti yang dilaporkan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan tidak hanya melaporkan rutin penggunaan anggaran hingga sesuai dengan target atau tidaknya berdasarkan RPJMD yang sudah disusun. Tetapi salah satu indikator dari keberhasilan program maupun kegiatan dinas ialah kepuasan masyarakat atau tepat sasaran.

Seperti diketahui, wilayah Jabar sebagian besar merupakan wilayah pertanian, tetapi dinas terkait tidak dapat mengelola dengan baik. Sehingga masih saja terjadi komunikasi yang belum sejalan dengan dinas lainnya.

Baca Juga:  Ribuan Personel Polisi Diterjunkan Amankan Tempat Autopsi Ulang Brigadir J

“Jangan setengah hati dan harus ada keseriusan dari dinas, termasuk political will yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Proporsi anggaran sangat penting untuk menyeimbangkan antara APBD dengan potensi perekonomian yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, Dody Firman Nugraha menerangkan, berkaitan dengan usulan Komisi II pada dasarnya dinas menyesuaikan dengan kepentingan alokasi anggaran di dinas. Kegiatan-kegiatan, potensi dan permasalahan yang ada akan terus di evaluasi dengan maksimal.

Baca Juga:  Rebutan Jatah Kursi Menteri

Artinya komunikasi dengan lembaga legislasi harus berjalan dengan baik. Kendalanya bukan di tingkat dinas, perubahan perilaku dari objek binaan dinas yang cenderung ingin instan.

“Kuncinya ada pada komitmen masyarakat atau objek binaan dinas untuk mengembangkan program maupun kegiatan dari dinas. Saat masyarakat berhasil mengembangkannya kan yang dapat merasakan hasilnya masyarakat juga,” ungkap Doddy. (Red)

Jabar News | Berita Jawa Barat