JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak wabah corona. Bansos tersebut disalurkan melalui pemerintah daerah masing-masing.
Namun, kacaunya pendataan membuat pembagian bansos dari pemerintah tidak merata. Hal ini yang menjadi unek-unek Kepala Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Indra Zainal Alim.
Melalui sebuah video, Indra beserta jajarannya memprotes Jokowi, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Mereka protes lantaran instruksi penggunaan data penerima bansos berubah-ubah. Hal inilah yang membuat Indra sebagai Kades geram dan kesal, karena tidak sinkronnya instruksi di setiap hierarki pemerintahan.
Saat dikonfirmasi, Indra membenarkan video tersebut. Dia meminta kepada pemerintah agar saat mengeluarkan kebijakan dihitung terlebih dahulu.
“Kami kepala desa itu merasa kebingungan ketika turun beberapa kebijakan. Awal kebijakan itu turun bahwa Pak Gubernur mengatakan bahwa yang terimbas COVID-19 akan melahirkan misbar, miskin baru. Artinya klasifikasi miskin baru ini kan banyak. orang yang di-PHK dari kerjaannya karena diberhentikan di pabrik itu termasuk misbar, itu kehilangan pekerjaan,” jelasnya dilansir dari laman Kumparan.com, Senin (27/4/2020).
Indra mengatakan, timnya telah melakukan pendataan terlebih dahulu setelah ada kebijakan soal bansos. Namun, pendataan yang dia lakukan kemudian tak berguna, lantaran ada perintah dan instruksi untuk menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah pusat.
“Kami data melalui RT dan RW hampir semua warga kami kumpulkan. Kami tidak tahu kuotanya berapa untuk desa kami, kami ambil serabutan terkait COVID-19 ini,” jelasnya.
“Kemudian turun lagi kebijakan bahwa ini nanti didata kembali Kemensos, kemudian dari kabupaten juga dan provinsi. Setelah kami ambil data semua, berubah semua lagi, kami masukan yng terimbas COVID-19. Nah, setelah terkumpul dimentahkan lagi yang mendapatkan bantuan itu sesuai dengan DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dulu disebut BDT,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta khususnya ke Ridwan Kamil agar tak gembar-gembor terlebih dahulu soal bansos. Sehingga masyarakat tidak berharap-harap cemas, mendapatkan atau tidak.
Berikut isi kritikan Kades Jalan Cagak, Subang dalam video;
Saya indra zainal alim kepala desa Jalan Cagak Kabupaten Subang kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Desa, terutama Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, tolong ketika Bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas khsusunya yg berhbungan dengan warga desa apalagi terkait dengan bantuan, tolong sebaiknya Bapak pikirkan terlebih dahulu lebih matang, jangan sesekali menggembar gembrokan bahwa akan mendapatkan bantuan.
Waraga kami sudah tenang sebenarnya, sebelum ada statetment dari Bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan, karena warga kami sudah biasa hidup dengan kesusahan, dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan,ini semua ricuh.
Dan yg paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa bukan saya saja sebagai kepala desa jalan cagak, tapi kepala desa seluruh kabupaten subang termasuk Bapak Bupati Subang pun kebingungan dalam kebijakan ini.
Dalam setiap hari berubah ubah, dari keputusan menteri,kemudian keputusan dirjen , mana hierarki perundang-undangan kita, dengan dijadikan bencana musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak bapak. kami sebagai kepala desa seolah olah diadu domba dengan warga kami sendiri.
Sekarang dinsos Kabupaten Subang pun seolah olah cuci tangan bahwa data yang diambil RT RW itu tidak berguna, hanya dari DTKS yang bisa diambil, ini simpang siur. Khususnhya Pak Gubernur Ridwan Kamil yang saya hormati, masyarakat desa jalan cagak, sebelum Bapak Menggembar gemborkan akan ada bantuan. (Red)
