Selain itu, Rini juga memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti percepatan transformasi digital pemerintahan dan pemenuhan rekomendasi OECD.
Kementerian PANRB juga tengah mengintegrasikan berbagai layanan manajemen ASN dalam satu portal, SMART ASN, yang akan mencakup perencanaan, pengadaan, kinerja, dan penghargaan bagi ASN.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, memberikan apresiasi terhadap inisiatif Kementerian PANRB.
Rini menegaskan dukungannya terhadap tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi PPPK, sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga non-ASN yang menjadi aspirasi masyarakat daerah.
Reformasi birokrasi yang dilakukan selama ini sudah menunjukkan hasil positif, namun Rini menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan masih terus dilakukan, terutama untuk daerah di luar Jawa dan Bali. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
