JABARNEWS | SUBANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Subang menggelar unjuk rasa ke Gedung DPRD Subang, Senin (12/3/2018).
Dalam aksinya mereka mendorong pelaksanaan Pilkada serentak pada Juni 2018 nanti tidak dicoreng oleh aksi-aksi money politik dan kecurangan serta menghalalkan segala cara.
Selain itu, mereka juga menyampaikan tujuh tuntutan, KPU dan Panwas harus bekerja secara profesional, independen dan proporsional, KPU harus tegas dalam menegakkan aturan Pemilu yang berlaku, Panwaslu harus bertindak tegas kepada pelaku politik uang, praktek mahar, penyebar isue SARA dan black campaign.
“Kami tidak ingin kejadian di Garut, terjadi di Subang. Ada ketua Panwas dan salah satu anggota KPU diduga menerima suap dari salah satu calon,” kata salah seorang orator aksi.
Kasus hukum yang menjerat Kepala Daerah di Kabupaten Subang yang terjaring oprasi tangkap tangan (OTT) KPK harus menjadi cermin dan pembelajaran bagi pelaksanaan Pilkada mendatang.
“Kami tidak ingin hasil Pilkada nanti menghasikan pemimpin yang berakhir pada masalah hukum,” tegasnya
Menanggapi tuntutan pendemo, Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono menyatakan sepakat jika Panwaslu harus berani memproses segala bentuk kecurangan dan pelanggaran Pilkada
“Kita sepakat Pilkada harus bersih dari praktek money politic. Panwas harus benar-benar tidak melempem, kalau ada yang money politic tangkap, biar kapok,” kata Beni Rudiono saat menerima massa aksi dari Aliansi Mahasiwa Subang.
“Karena apa, bisa saja terjadi kan, karena money politic, begitu jadi Pemimpin, tapi harus sibuk untuk mengembalikan modal, dan ada masalh hukum lagi. Yang malu itu kita, masyarakat Subang,” tegas Beni. (Mar)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
