JABARNEWS | JAKARTA – Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dengan ditandai dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selain itu, sejumlah peraturan terkait jalannya Pemilu 2024 pun sudah ditetapkan. Misalnya terkait pendanaan kampanye para calon presiden dan wakil presiden pada Pipres 2024 mendatang.
Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sejumlah sumber pendanaan kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Dalam pasal 325 ayat (3) UU disebutkan sumber dana kampanye boleh berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dapat didanai dari APBN,” mengutip ayat (3) Pasal 325 UU Pemilu.
Pada bagian penjelasan pasal 325 ayat (3) dijelaskan bahwa “Pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan pada bagian anggaran KPU”.