JABARNEWS | JAKARTA – Keberadaan politisi partai Demokrat anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar XI, Garut, Tasik Hj. Siti Mufattahah memang sudah tak asing lagi. Meski ia tidak membidangi Komisi yang terkait dengan pendidikan secara langsung namun kiprahnya menyuarakan nasib honorer terutama K2 boleh diacungi jempol.
Kedekatan dengan warga di dapil termasuk dengan kalangan honorer tidak bisa dipungkiri lagi, ia tetap memperjuangkan kaum honorer, terutama warga Garut dan Tasikmalaya.
Disela rapat gabungan tujuh komisi DPR RI dengan pemerintah di Jakarta. Kepada Jabarnews, ia berharap Presiden Joko Widodo memberikan kado terindah bagi tenaga honoer K2, di akhir-akhir periode kepemimpinanya.
Dalam rapat gabungan yang dipimpin Wakil ketua DPR RI dari Komisi X Utut Adianto itu, Siti Mufattahah menyayangkan Menteri-Menteri yang diundang hanya mengirimkan perwakilanya saja, terkecuali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhazir Efendi yang hadir.
Sebagai pejabat negara, ia pun memaklumi kesibukan para mentri itu, tetapi keputusan rapat akan lebih meyakinkan bila semua menteri yang diundang berkenan hadir.
“Ini persoalan masa depan ribuan tenaga Honorer K2 yang rata-rata usianya diatas 35 tahun. Tanggal 23 juli nanti, rapat gabungan 7 Komisi dengan pemerintah itu , akan dilanjutkan kembali. Apakah pemerintah serius dan mampu menghadirkan para mentrinya untuk membahas lebih serius dan konsen terkait penuntasan Honorer K2 atau tidak,” tanyanya.
Siti yang hadir sebagai anggota Komisi VIII itu, menyambut baik digelarnya rapat gabungan tujuh komisi di DPR RI. Kata dia sejatinya Forum itu, mempresentasikan harapan tenaga honorer K2 dan DPR RI untuk segera menyelesaikan permasalahan status honorer k2 yang tersisa sebanyak 438.580 ribu orang se-Indonesia.
Lanjutnya, ia sangat memahami betapa panjang dan berlikunya perjuangan tenaga Honorer K2 sampai saat ini. Dan jawaban pemerintah masih akan tetap sama, yakni permasalahan beban keuangan negara yang belum mencukupi untuk dilakukan pengangkatan status menjadi PNS, lalu masalah regulasi yang belum berpihak, dan masalah validasi data yang masih belum lengkap.
Namun dibalik perdebatan itu , jeritan para tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara terus terdengar. Ia sangat yakin persoalan ini sudah menembus sampai di balik tembok Istana
Sebenarnya hanya solusi yang diharapkan mereka. Mereka ingin memperbaiki taraf hidup sesuai dengan amanat undang-undang.
“Keseriusan DPR dapat terlihat dari setiap rapat di komisi, ditambah adanya rapat gabungan tujuh Komisi DPR RI ini. Legislatif, sudah serius , semua anggota sudah setuju untuk menuntaskan nasib hoonorer K2, sekarang tinggal sambutan hangat pemerintah. Mereka berharap keseriusan, sehingga pemerintah diharapkan menemukan solusi dan kebijakan politik yang konkrit untuk pengangkatan status tenaga honorer K2 menjadi PNS,” Pungkasnya. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
